Wamenko Pangan Tinjau Titik Karhutla di Kalimantan Selatan

BANJARBARU — Pemerintah pusat terus menaruh perhatian serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan terjun langsung ke lapangan guna meninjau sejumlah titik panas (hotspot) serta memastikan langkah penanganan terpadu berjalan optimal demi menjaga stabilitas kawasan pertanian dan ekosistem setempat.

Kunjungan kerja ini dilakukan menyusul meningkatnya potensi karhutla pada musim kemarau yang mengancam areal produktif dan lahan gambut. Langkah tanggap darurat dan evaluasi penanganan menjadi prioritas agar dampak buruk kabut asap tidak mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat maupun rantai pasok pangan daerah.

Kronologi Peninjauan dan Langkah Tanggap Darurat

Dalam agenda inspeksi tersebut, rombongan kementerian memantau beberapa area terdampak paling parah di Kalimantan Selatan secara terstruktur:

1. Pukul 09.00 WITA: Rombongan tiba di posko komando terpadu untuk menerima paparan satelit mengenai pemetaan sebaran titik panas di wilayah ring satu Bandara Syamsudin Noor dan Kabupaten Banjar.
2. Pukul 10.30 WITA: Peninjauan langsung ke area gambut yang mengalami kebakaran permukaan, di mana tim gabungan Manggala Agni, TNI, Polri, dan BPBD sedang melakukan operasi pemadaman darat.
3. Pukul 13.00 WITA: Rapat koordinasi singkat bersama jajaran pemerintah daerah untuk membahas optimalisasi operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
4. Pukul 15.00 WITA: Pemeriksaan kesiapan saluran irigasi dan sekat kanal (canal blocking) untuk pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut kering.

"Karhutla bukan hanya isu lingkungan, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan daerah dan nasional. Kita harus memastikan lahan-lahan pertanian produktif terlindungi dari sebaran api," tegas perwakilan Kemenko Pangan di sela-sela inspeksi.

Dampak Karhutla terhadap Sektor Ketahanan Pangan

Ancaman kebakaran di lahan gambut dan kawasan penyangga pertanian berisiko menurunkan produktivitas komoditas pangan utama, seperti padi rawa pasang surut dan tanaman hortikultura. Karhutla yang tidak terkendali berpotensi merusak kesuburan tanah lapisan atas (topsoil), memicu degradasi hara, dan mengeringkan sumber-sumber air irigasi petani.

Pemerintah menggarisbawahi sejumlah poin penting untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap sektor pangan:

• Perlindungan Lahan Pertanian: Memprioritaskan zona penyangga di sekitar sawah dan kebun produktif dari jangkauan rembetan api gambut.
• Pemanfaatan Saluran Irigasi: Menjaga ketersediaan debit air waduk dan embung agar tetap mencukupi untuk pemadaman sekaligus pengairan.
• Pendampingan Petani: Mendorong metode pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui penyediaan sarana pengolahan limbah organik dan mekanisasi pertanian.

Sinergi Lintas Sektor dan Mitigasi Jangka Panjang

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi erat antara otoritas pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat peduli api. Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar lahan juga terus didorong oleh aparat kepolisian guna memberi efek jera.

Melalui evaluasi lapangan ini, Kemenko Bidang Pangan akan menyusun rekomendasi kebijakan terintegrasi yang menggabungkan mitigasi bencana alam dengan program perlindungan lahan pangan berkelanjutan, memastikan Kalimantan Selatan tetap menjadi salah satu lumbung pangan penyangga kawasan timur Indonesia.