Wamendagri Tinjau Layanan Gizi SPPG Depapre Jayapura

Jayapura, Apaberita — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memastikan efektivitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di wilayah timur Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk didampingi oleh Bupati Jayapura beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala SPPG Depapre serta sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di unit pelayanan tersebut. Wamendagri menyempatkan diri untuk berdialog dengan penerima manfaat layanan gizi serta memeriksa secara langsung kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi Nasional

Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi. Berdasarkan arahan Presiden, setiap daerah harus memastikan layanan SPPG berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. "Saya ingin melihat langsung bagaimana proses penyediaan makanan, standar gizi yang diberikan, serta mekanisme distribusi kepada masyarakat. Ini penting untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat pemenuhan gizi di lapangan," ujar Ribka Haluk di sela-sela peninjauan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola SPPG. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh komitmen aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. "Saya mengapresiasi kerja keras seluruh petugas yang telah menjalankan fungsi pelayanan dengan baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama," tegasnya.

Data dan Capaian SPPG Depapre

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kepala SPPG Depapre, unit pelayanan tersebut saat ini melayani sekitar 1.250 penerima manfaat, terdiri dari balita, anak sekolah, serta ibu hamil dan menyusui. Setiap hari, SPPG Depapre memproduksi hingga 1.500 porsi makanan dengan menu yang disusun berdasarkan standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahan baku utama, seperti beras, sayuran, dan protein hewani, diperoleh dari petani dan peternak lokal melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala SPPG Depapre juga melaporkan bahwa tingkat kehadiran penerima manfaat mencapai 92 persen dalam tiga bulan terakhir. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses jalan menuju lokasi SPPG pada musim hujan serta fluktuasi harga bahan pangan di pasar lokal. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

Komitmen Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Stunting

Lebih lanjut, Wamendagri Ribka Haluk menyatakan bahwa keberadaan SPPG merupakan salah satu instrumen kunci dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Provinsi Papua masih berada di atas rata-rata nasional, sehingga diperlukan intervensi yang lebih masif dan terukur. "SPPG bukan sekadar tempat membagikan makanan. Ini adalah pusat layanan yang harus menjadi bagian dari ekosistem kesehatan masyarakat. Kami akan memastikan setiap daerah memiliki komitmen yang sama dalam mengelola program ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jayapura menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran pendamping untuk operasional SPPG melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan pelatihan tambahan bagi kader gizi dan petugas dapur agar kualitas pelayanan terus meningkat. "Kami berkomitmen untuk menjadikan SPPG Depapre sebagai percontohan bagi distrik lain di Kabupaten Jayapura," ujar Bupati.

Peninjauan Wamendagri diakhiri dengan penyerahan bantuan tambahan berupa paket suplemen gizi dan peralatan dapur dari Kementerian Dalam Negeri kepada pengelola SPPG Depapre. Ribka Haluk berharap bantuan tersebut dapat mendukung kelancaran operasional harian dan meningkatkan kapasitas pelayanan. Ia juga menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah daerah melakukan monitoring rutin dan melaporkan perkembangan pelaksanaan SPPG secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Wamendagri di Provinsi Papua yang juga mencakup peninjauan pelaksanaan Pilkada serentak dan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya pengawasan langsung dari pemerintah pusat, diharapkan program pemenuhan gizi dapat berjalan sesuai dengan target nasional dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.