Wamendagri Dorong Penghijauan Jadi Gerakan Berkelanjutan di Daerah

BANYUASIN, Apaberita — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) menjadikan penghijauan sebagai gerakan berkelanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bima dalam acara peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (7/8/2026).

Dalam sambutannya, Bima menegaskan bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan penanaman pohon secara seremonial. Menurutnya, keberhasilan program penghijauan membutuhkan perawatan berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

“Penanaman ini bukan hanya sekadar seremoni, ini bukan sekadar aktivitas biasa, tapi ini tentang membangun ketahanan ekologis. Ini juga tentang sosial ekonomi. Ini yang tidak mudah [mewujudkannya] karena ini membutuhkan kolaborasi,” ujar Bima di hadapan para pejabat daerah dan pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya memastikan aspek lingkungan menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memasukkan indikator ekologis dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.

“[Kemendagri] berikhtiar untuk memastikan bahwa semua perencanaan di daerah, yang direncanakan oleh Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota, ini memiliki indikator ekologis. Jadi setiap melakukan asesmen, pasti kita lihat unsur-unsur ini,” jelas Bima dalam keterangannya.

Penghijauan Bukan Sekadar Target

Bima menekankan bahwa penanaman pohon tidak boleh dipandang sebagai kegiatan untuk memenuhi target administratif semata. Lebih dari itu, penghijauan harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi perbaikan kualitas lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Ia mencontohkan, program penghijauan yang baik dapat menjadi sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat sekitar hutan, misalnya melalui pengembangan agroforestri atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian, kelestarian lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan penghijauan diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika lingkungan sehat dan ekonomi masyarakat meningkat, maka program ini layak disebut berkelanjutan,” tegasnya.

Kendala di Lapangan dan Perlu Pendampingan

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengakui bahwa mewujudkan penghijauan yang berkelanjutan bukanlah pekerjaan mudah. Berbagai persoalan masih kerap dihadapi di lapangan, antara lain alih fungsi lahan, konflik lahan, serta pemilihan jenis tanaman yang kurang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kondisi tersebut, menurut Bima, membuat Pemda membutuhkan dukungan dan pendampingan teknis agar program penghijauan tidak berhenti pada tahap penanaman, tetapi berlanjut hingga tahap pemeliharaan dan pemanfaatan. Ia menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

“Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada sinergi dengan perguruan tinggi untuk riset jenis tanaman, dengan dunia usaha untuk pendanaan, dan dengan masyarakat untuk perawatan jangka panjang,” ujarnya.

Kemendagri Dorong Indikator Ekologis dalam Perencanaan

Lebih lanjut, Bima menyatakan bahwa Kemendagri telah mengambil langkah strategis dengan mendorong seluruh Pemda memasukkan indikator ekologis dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Langkah ini ditempuh agar aspek kelestarian lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembangunan di daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak lagi mengorbankan kelestarian alam, melainkan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Kegiatan peresmian Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo sendiri merupakan bagian dari program nasional rehabilitasi hutan dan lahan yang bertujuan memulihkan ekosistem di wilayah Sumatra Selatan. Pusat persemaian ini diharapkan mampu menyediakan bibit pohon berkualitas untuk mendukung program penghijauan di berbagai daerah.

Bima berharap kehadiran pusat persemaian tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan program penghijauan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan penghijauan nasional.

“Mari kita jadikan penghijauan sebagai gerakan bersama yang membudaya, bukan sekadar program sesaat. Dengan kolaborasi semua pihak, kita wujudkan Indonesia yang hijau, lestari, dan sejahtera,” pungkas Bima.