Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Respons Cepat dan Narasi Terpadu untuk Humas Pemerintah

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa humas pemerintah harus memiliki kemampuan respons cepat dalam menghadapi tantangan disinformasi yang semakin masif di era digital. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas komunikasi pemerintah di lingkungan Kemendagri, Jakarta, Senin.

Tantangan Disinformasi di Era Digital

Bima Arya menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mempercayai informasi. Dalam situasi tersebut, humas pemerintah dituntut untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu melawan narasi menyesatkan yang beredar luas di ruang digital.

"Humas pemerintah harus hadir lebih awal, lebih cepat, dan lebih akurat. Jika tidak, ruang informasi akan diisi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab," tegas Bima Arya dalam kesempatan tersebut.

Menurut dia, keterlambatan respons dari instansi pemerintah sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kebutuhan Narasi Terpadu

Selain menekankan kecepatan respons, Bima Arya juga menyoroti pentingnya penerapan narasi terpadu di kalangan humas pemerintah. Ia menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki pemahaman yang sama terhadap isu-isu strategis agar pesan yang disampaikan konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir.

"Narasi terpadu bukan berarti semua instansi bicara dengan kata-kata yang sama persis, tetapi memiliki kesamaan pemahaman terhadap substansi kebijakan sehingga tidak terjadi kontradiksi informasi," jelas Bima Arya.

Ia mencontohkan bahwa dalam situasi krisis komunikasi, inkonsistensi pesan antar-instansi dapat memperburuk situasi dan menurunkan kredibilitas pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, koordinasi intensif antarinstansi menjadi kunci dalam pengelolaan komunikasi publik.

Strategi Peningkatan Kapasitas Komunikasi

Untuk mendukung tercapainya respons cepat dan narasi terpadu, Bima Arya mendorong agar humas pemerintah terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, simulasi, dan pembaruan kompetensi di bidang teknologi informasi. Ia menekankan bahwa humas pemerintah harus memahami algoritma media sosial dan pola penyebaran informasi di platform digital.

"Humas modern tidak cukup hanya pandai menulis rilis berita. Mereka harus memahami ekosistem digital secara menyeluruh, mulai dari cara kerja platform media sosial hingga teknik contranarrative yang efektif," papar Bima Arya.

Ia juga meminta seluruh unit humas di lingkungan pemerintah daerah untuk memperkuat jejaring komunikasi sehingga informasi dapat menyebar secara cepat dan terstruktur. Pembentukan komunitas praktisi humas pemerintah di tingkat daerah dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi berjalan optimal.

"Kami mendorong terbentuknya jejaring humas pemerintah daerah yang solid. Dengan begitu, ketika ada isu strategis, respons bisa dilakukan secara simultan dan terpadu dari pusat hingga daerah," tutur Bima Arya.

Komitmen Kemendagri

Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas komunikasi pemerintah melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Ia berharap seluruh pemerintah daerah dapat memprioritaskan aspek komunikasi publik sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

"Komunikasi publik yang baik adalah bentuk nyata pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, cepat, dan mudah dipahami," tutup Bima Arya.