Wamendagri Bima Arya Tekankan Narasi Terpadu Hadapi Disinformasi di Era Digital

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa humas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu memiliki respons cepat dan narasi terpadu dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi di era digital. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi yang mengangkat tema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi", di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026.

Perubahan Pola Komunikasi Pemerintah

Bima Arya menjelaskan bahwa pola komunikasi pemerintah telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital. Pada masa lalu, pemerintah memiliki kendali utama dalam menentukan informasi yang sampai kepada publik. Kini, masyarakat justru turut aktif dalam memproduksi dan menyebarkan informasi secara masif.

"Kalau dulu, panggung media itu driven by the government. Pemerintah mendesain rilis, memaksimalkan kanal sampai ke masyarakat. Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespons," jelas Bima Arya dalam forum tersebut.

Kebutuhan Respons Cepat dalam Hitungan Jam

Berdasarkan pengamatan tersebut, Bima Arya menekankan bahwa kecepatan merespons menjadi kebutuhan mendesak. Jika tidak segera ditanggapi, ruang informasi akan kosong dan berpotensi diisi oleh narasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Ia menegaskan bahwa respons harus diberikan dalam hitungan jam, bukan hari.

"Mengapa harus cepat? Karena tantangannya sangat berbeda. Ruang informasi tidak boleh dibiarkan kosong. Kalau kita lambat, narasi yang berkembang di ruang digital akan dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Bima Arya.

Strategi Narasi Terpadu

Selain kecepatan, Bima Arya juga menyoroti pentingnya narasi terpadu di kalangan humas pemerintah. Setiap instansi, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, perlu memiliki satu suara yang konsisten dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan di masyarakat serta memperkuat kredibilitas pemerintah dalam berkomunikasi.

Dalam konteks tersebut, koordinasi antarinstansi menjadi krusial. Bima Arya berharap forum koordinasi ini dapat menjadi wadah bagi para kepala biro humas dan kepala bagian protokol untuk saling berbagi strategi serta menyatukan persepsi dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

Ia juga mengingatkan bahwa disinformasi dan kebencian yang tersebar di ruang digital dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kesiapan humas pemerintah dalam merespons setiap isu secara cepat dan terkoordinasi menjadi kunci utama.

Peran Strategis Humas Pemerintah

Forum Koordinasi yang diselenggarakan secara hybrid ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bima Arya menekankan bahwa humas pemerintah bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di masyarakat.

"Humas pemerintah harus bertransformasi menjadi lebih responsif, adaptif, dan strategis. Kami tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama yang lambat dan terfragmentasi. Tantangan di era digital menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih terintegrasi," tutup Bima Arya.