Wali Kota Bandung Pastikan Tak Ada Siswa Tanpa Kursi Sekolah

Bandung, 14 Juli 2025 – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa seluruh calon peserta didik baru di tingkat SD dan SMP di Kota Bandung telah memperoleh akses pendidikan dan dipastikan mendapatkan tempat belajar pada tahun ajaran 2025/2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Farhan pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang serentak dimulai hari ini. “Hari ini adalah bukti bahwa tidak ada satu pun anak usia sekolah di Bandung yang tertinggal. Semua sudah duduk di bangku sekolah, baik negeri maupun swasta,” ujarnya saat meninjau salah satu SMP Negeri di pusat kota.

Komitmen Tanpa Kecuali

Farhan menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang harus dijabarkan dalam keputusan teknis oleh pemerintah daerah. Dalam rapat koordinasi terbatas dengan Dinas Pendidikan dan seluruh kepala satuan pendidikan se-Kota Bandung pada akhir Juni lalu, ia telah menginstruksikan agar mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) benar-benar mampu menjaring dan menampung seluruh pendaftar yang memenuhi syarat. “Prinsip kami sederhana: satu anak, satu kursi. Tidak boleh ada orang tua yang putus asa karena anaknya tidak diterima di sekolah mana pun,” kata Farhan.

“Kami menyadari bahwa kuota di sekolah negeri sangat terbatas. Oleh karena itu, sejak awal kami telah mempersiapkan jalur afirmasi dan kerja sama dengan sekolah swasta agar seluruh anak tertampung tanpa terkecuali.”

Angka dan Sebaran Siswa Baru

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, yang mendampingi Wali Kota dalam peninjauan, memaparkan data bahwa total peserta didik baru tingkat SD dan SMP tahun ini mencapai 32.614 siswa. Dari jumlah tersebut, 19.780 siswa diterima di 182 sekolah negeri, sedangkan 12.834 siswa lainnya mengisi bangku di 104 sekolah swasta mitra. “Alhamdulillah, semua lulusan PAUD dan TK serta lulusan SD sudah memiliki kepastian sekolah. Proses PPDB daring yang berlangsung 8–24 Juni 2025 berjalan lancar, dan kami menuntaskan verifikasi final pada 10 Juli,” jelas Hikmat. Ia menambahkan bahwa khusus di jenjang SMP, terjadi lonjakan pendaftar hingga 5% dibanding tahun sebelumnya, namun berhasil terdistribusi setelah Pemerintah Kota mengaktifkan skema bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang dialihkan ke sekolah swasta. Data detail menunjukkan bahwa Kecamatan Antapani, Coblong, dan Bojongloa Kidul merupakan tiga wilayah dengan tambahan rombongan belajar terbanyak di sekolah swasta, sebagai solusi atas keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri.

Pelaksanaan MPLS: Dari Pengenalan Lingkungan hingga Pencegahan Kekerasan

MPLS di Kota Bandung akan berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 Juli 2025, dengan panduan resmi dari Dinas Pendidikan. Farhan menekankan bahwa MPLS tahun ini harus menjadi ajang pembentukan karakter dan pengenalan budaya sekolah yang positif, bukan wahana perpeloncoan. “Kami sudah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman MPLS yang melarang segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pungutan liar. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas oleh Satgas Pengawas yang sudah dibentuk di tingkat kota dan kecamatan,” ucapnya. Kegiatan MPLS diisi dengan pengenalan visi-misi sekolah, tata tertib, program ekstrakurikuler, serta sesi khusus tentang pencegahan perundungan dan bahaya narkoba yang melibatkan BNN Kota Bandung dan tim psikolog. Di SMPN 5 Bandung, misalnya, siswa baru diajak berdiskusi dalam kelompok kecil dengan pendampingan guru BK untuk membangun rasa aman dan saling menghargai. “Kami ingin sejak hari pertama anak-anak merasa betah dan termotivasi belajar. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman dan menyenangkan,” imbuh Farhan. Sementara itu, sejumlah sekolah swasta seperti SMP Pasundan dan SMP Kartika Siliwangi menerapkan program MPLS berbasis kebangsaan, dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dan nyanyian lagu wajib nasional di awal setiap sesi.

Dengan dimulainya MPLS ini, Wali Kota Bandung optimistis bahwa mutu pendidikan dan kesejahteraan peserta didik akan semakin membaik, sejalan dengan komitmen Kota Bandung sebagai kota inklusif dan berkeadilan pendidikan. Seluruh mekanisme pengawasan akan terus berlangsung sepanjang tahun ajaran untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di tengah jalan. Farhan menutup, “Ini bukan hanya soal membuka pintu sekolah, tetapi memastikan semua anak berjalan di koridor pendidikan yang sama.”

Baca juga:

• MPLS Ramah 2026 Diharapkan Jadi Ajang Tumbuhkan Mimpi Anak
• Miopia Anak: Ancaman Senyap yang Bisa Dicegah Sejak Dini