Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari Temui Komisi IX DPR Bahas Program Gizi Nasional

Jakarta — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari hadir dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026). Agenda utama pertemuan tersebut membahas progres implementasi program gizi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Agustina memaparkan capaian sekaligus tantangan yang dihadapi BGN dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah bergulir sejak awal 2025. Program tersebut menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari siswa tingkat pendidikan dasar dan menengah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita di berbagai pelosok daerah.

Papar Progres Program Makan Bergizi Gratis

Agustina Arumsari menyampaikan bahwa hingga pertengahan 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat. Capaian tersebut tersebar di 38 provinsi dengan melibatkan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Kami terus berupaya memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran. Sampai dengan Juli 2026, realisasi program telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis nasional," ujar Agustina di ruang rapat Komisi IX DPR.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa setidaknya 18.500 SPPG telah beroperasi aktif, dengan rata-rata penyediaan 3.500 porsi makanan per hari di setiap satuan pelayanan. Anggaran yang terserap untuk program ini mencapai Rp98 triliun dari total pagu Rp120 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2026. Sementara itu, penyerapan anggaran di sektor pendukung, seperti pelatihan tenaga gizi dan penyediaan dapur umum, telah mencapai 76 persen.

Isu Stunting dan Tantangan Distribusi

Dalam sesi diskusi, anggota Komisi IX DPR menyoroti masih tingginya angka stunting di sejumlah provinsi, terutama di kawasan Indonesia Timur. Agustina mengakui bahwa disparitas geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan program gizi nasional, terlebih di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar.

"Wilayah Papua, Maluku, dan NTT masih menjadi fokus utama kami. Infrastruktur distribusi dan keterbatasan tenaga ahli gizi menjadi pekerjaan rumah yang harus kami selesaikan bersama pemerintah daerah," tegas Agustina.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGN) 2025, prevalensi stunting nasional turun dari 21,6 persen menjadi 19,3 persen. Namun, angka tersebut masih di atas target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 14 persen pada 2029. BGN menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 16 persen pada akhir 2026 melalui intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi lintas kementerian.

Komitmen Penguatan Kelembagaan BGN

Rapat kerja tersebut juga membahas penguatan kelembagaan BGN yang baru berusia kurang dari dua tahun sejak dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Agustina menjelaskan bahwa rekrutmen tenaga gizi, penyediaan laboratorium uji mutu, serta integrasi sistem data penerima manfaat menjadi prioritas dalam tahap konsolidasi kelembagaan.

"Kami menargetkan pada akhir 2026, seluruh SPPG telah terintegrasi dalam sistem digital BGN. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time untuk mencegah penyimpangan distribusi," papar Agustina.

Ketua Komisi IX DPR yang memimpin jalannya rapat menyampaikan apresiasi terhadap capaian BGN sekaligus menekankan pentingnya transparansi anggaran. Legislator juga meminta BGN untuk menyusun laporan triwulan yang dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Pertemuan antara BGN dan Komisi IX DPR tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program prioritas nasional. Rapat serupa diagendakan berlangsung secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan program gizi nasional berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Dengan berakhirnya rapat tersebut, BGN diminta untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari anggota dewan melalui dokumen rencana aksi yang akan diserahkan paling lambat satu bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.