Waka Komisi IV DPR Desak Kemenhut Usut Pembunuhan Tapir di Lampung

Kasus pembunuhan seekor tapir yang muncul di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) kawasan Mesuji, Lampung, memasuki babak baru. Jajaran kepolisian setempat berhasil mengamankan empat orang dari total enam pelaku yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Menyikapi perkembangan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, turut angkat bicara dan menyampaikan desakan tegas kepada pihak terkait.

Alex menekankan bahwa insiden ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan alarm serius bagi upaya pelestarian satwa liar di Indonesia. Ia mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk bergerak cepat, tidak hanya dalam ranah penegakan hukum, namun juga dalam hal pencegahan melalui jalur edukasi publik. Menurutnya, kurangnya pemahaman masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi menjadi akar masalah yang harus segera dibenahi.

Edukasi Masyarakat Jadi Kunci

Dalam keterangannya, Alex Indra Lukman menyoroti pentingnya peran Kemenhut sebagai penanggung jawab utama wilayah konservasi. Mengingat lokasi kemunculan tapir tersebut berada di sekitar atau di dalam wilayah yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi satwa-satwa dilindungi, kementerian memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi aset negara ini.

"Sehubungan dengan lokasi konservasi yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan, maka kami mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera dilakukan edukasi pada masyarakat yang bermukim berdampingan dengan wilayah konservasi tersebut," ujar Alex kepada media kami, Sabtu (4/7/2026).

Politisi tersebut menambahkan, edukasi harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan wajib memahami bahwa satwa liar seperti tapir bukanlah hama atau ancaman yang harus dibunuh, melainkan bagian dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Interaksi negatif antara manusia dan satwa liar sering kali dipicu oleh ketidaktahuan, sehingga Kemenhut perlu merancang program sosialisasi yang menyentuh langsung ke desa-desa di perbatasan hutan.

Komitmen Penegakan Hukum

Di sisi lain, Komisi IV DPR juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang telah meringkus empat pelaku. Meski demikian, Alex meminta agar proses hukum terhadap para pelaku dijalankan secara transparan dan memberikan efek jera. Pembunuhan tapir merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengancam pelaku dengan hukuman berat.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, para pelaku memiliki motif dan peran yang berbeda-beda, mulai dari yang menangkap, memukul, hingga yang merekam aksi brutal tersebut. Publik sempat dihebohkan dengan beredarnya video pembunuhan tapir itu di media sosial beberapa waktu lalu, yang memicu kemarahan warganet dan pegiat lingkungan. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa meskipun berstatus dilindungi, satwa endemik seperti tapir masih rentan menjadi korban kebiadaban di negeri sendiri. DPR berharap sinergi antara penegak hukum dan Kemenhut dapat memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.