Kepala Daerah Marak Terjerat OTT, MAKI: Merasa Raja Kecil dan Greedy

Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mengkhawatirkan. Hingga saat ini, setidaknya sembilan kepala daerah telah terjerat OTT, termasuk yang terbaru Bupati Langkat Syah Afandin. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai, maraknya kasus ini berakar pada sifat serakah dan mentalitas “raja kecil” yang melekat pada para pemimpin daerah.

Pendapatan Besar, Bukan Soal Gaji Kecil

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menepis anggapan bahwa korupsi kepala daerah disebabkan oleh gaji yang kecil. Dalam keterangan yang diterima Apaberita.com pada Sabtu (4/7/2026), ia menegaskan bahwa pendapatan kepala daerah sebenarnya sangat besar karena adanya tunjangan operasional dan biaya penunjang lainnya.

“Kalau pendapatan, jangan salah lo ya, besar. Betul gaji pokok segala macam hanya Rp 7 juta, tapi kepala daerah itu dapat tunjangan operasional. Biaya penunjang operasional ada lagi gitu. Dan segala hal itu bisa sampai Rp 200-an juta loh per bulan.”

Pernyataan tersebut mengungkap fakta bahwa persepsi publik tentang gaji rendah kepala daerah tidak sepenuhnya akurat. Dengan total penghasilan bulanan yang bisa mencapai puluhan hingga dua ratus juta rupiah, alasan ekonomi tidak relevan sebagai pemicu korupsi. Boyamin justru menyoroti sifat greedy alias serakah yang membuat para kepala daerah merasa berhak memanfaatkan kekuasaan dan anggaran demi keuntungan pribadi.

Mentalitas Raja Kecil dan Solusi Pencegahan

Menurut MAKI, banyak kepala daerah yang terjebak dalam mentalitas “raja kecil” di wilayahnya. Kekuasaan yang nyaris mutlak dalam mengelola APBD, menentukan proyek strategis, dan menerbitkan perizinan, ditambah dengan lemahnya pengawasan, menciptakan celah besar bagi praktik suap, gratifikasi, dan korupsi. Situasi ini menyebabkan OTT KPK terus bergulir sebagai bentuk penindakan tegas.

Laporan Apaberita.com mencatat, sembilan kepala daerah telah ditangkap dalam kurun waktu tertentu, dan Bupati Langkat Syah Afandin menjadi tersangka terbaru. Boyamin mendorong penguatan pencegahan melalui transparansi keuangan daerah, partisipasi publik yang aktif, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tanpa langkah tersebut, mentalitas raja kecil yang serakah akan terus menjerat para pemimpin dan merugikan masyarakat secara luas.