Tito Karnavian Pimpin Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Jakarta, Apaberita – Muhammad Tito Karnavian resmi ditetapkan sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi Pascabencana (Kasatgas PRR) untuk wilayah Sumatera. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2024 yang diteken pada Senin (15/7/2024) di Istana Merdeka. Tito akan mengoordinasikan seluruh upaya pemulihan di tiga provinsi terdampak, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, pasca rangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi awal bulan ini.

Bencana Besar Landa Tiga Provinsi

Musibah hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada 3–5 Juli 2024 mengakibatkan 127 korban jiwa, 54 orang hilang, dan lebih dari 230 ribu warga mengungsi. Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 14 Juli 2024 mencatat 14.780 rumah rusak berat, 83 fasilitas pendidikan hancur, serta 17 jembatan dan ruas jalan nasional putus total. Aktivitas ekonomi di Kota Padang, Pekanbaru, dan sekitarnya mengalami kelumpuhan signifikan. Pemerintah menyatakan status tanggap darurat nasional mulai 6 Juli 2024 selama 30 hari, sebelum bertransisi ke tahap pemulihan.

Tito Karnavian Pimpin Koordinasi Lintas Sektor

Penunjukan Tito Karnavian, yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, mencerminkan pendekatan integratif pemerintah pusat dan daerah. “Saya menerima amanah ini sebagai bentuk tanggung jawab negara hadir di tengah kesulitan rakyat. Pemulihan harus berjalan cepat, terukur, dan melibatkan semua elemen—kementerian, pemda, TNI/Polri, dunia usaha, hingga relawan,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Selasa (16/7/2024).

Satgas PRR Sumatera membawa tiga kewenangan utama: percepatan rehabilitasi infrastruktur publik, relokasi permukiman warga di zona rawan longsor, dan pemulihan ekonomi lokal melalui program padat karya. Sesuai Rencana Operasi yang disusun, anggaran awal pemulihan ditetapkan sebesar Rp 4,2 triliun, bersumber dari APBN, APBD, dan dana hibah internasional yang dikelola melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Tito menegaskan, seluruh pengadaan barang dan jasa akan diaudit secara ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan transparansi.

Fokus Tiga Bulan Pertama

Sasaran prioritas dalam 90 hari pertama meliputi pembersihan material longsor di jalur logistik vital, pembangunan hunian sementara layak huni bagi 18.000 keluarga, serta normalisasi sistem drainase dan air bersih di 12 kabupaten/kota terdampak. “Kita targetkan seluruh akses jalan nasional dapat dilalui kembali paling lambat akhir Agustus 2024. Untuk hunian tetap, groundbreaking akan dimulai September setelah verifikasi lahan selesai,” tegas Tito seraya menambahkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyiapkan 450 hektare tanah negara untuk relokasi.

Satgas juga diinstruksikan untuk membangun posko pemulihan di setiap provinsi. Masing-masing posko akan dipimpin seorang perwira menengah TNI atau kepolisian yang bertindak sebagai wakil Kasatgas di tingkat wilayah. Struktur ini dirancang agar rantai komando pemulihan tidak tersendat dan mampu merespons kebutuhan lokal secara cepat. Tito akan melakukan kunjungan kerja pertama ke Sumatera Barat pada Kamis (18/7/2024) untuk meninjau langsung lokasi terdampak dan memimpin rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota.

Pemulihan Ekonomi dan Dukungan Internasional

Pilar kedua strategi pemulihan menitikberatkan pada pemulihan mata pencaharian warga. Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menggulirkan program padat karya senilai Rp 680 miliar yang menargetkan 25.000 pekerja informal dan petani terdampak. Sektor pertanian yang mengalami gagal panen di lahan seluas 22.000 hektare akan mendapat bantuan bibit dan pupuk secara gratis serta subsidi bunga kredit usaha tani selama enam bulan.

Dari sisi dukungan internasional, Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Bank Dunia telah menyatakan komitmen pendanaan teknis dan hibah konstruksi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasi atas cepatnya respons global. “Mitra internasional kita memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga teknologi mitigasi bencana yang nantinya akan diadopsi dalam perencanaan tata ruang berbasis risiko,” katanya di kantor Kemenko PMK.

Target Pemulihan Enam Bulan

Dalam Rapat Pleno Satgas yang akan digelar setiap minggu, Tito menargetkan seluruh proses pemulihan dasar dapat rampung dalam waktu enam bulan, atau paling lambat Januari 2025. Indikator keberhasilan mencakup berfungsinya kembali layanan kesehatan dan pendidikan, pulihnya akses air bersih untuk 95 persen populasi terdampak, serta terserapnya minimal 70 persen anggaran infrastruktur. Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sudah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan ini. Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menyatakan, “Kami akan mengawal anggaran pemulihan agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan. Komisi V siap menyetujui percepatan revisi anggaran apabila dibutuhkan.”

Penunjukan Kasatgas PRR Sumatera ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin kejadian bencana serupa menimbulkan krisis berkepanjangan. Tito Karnavian yang memiliki rekam jejak sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan mampu mereplikasi model komando terpadu yang gesit dan akuntabel. “Tidak boleh ada bencana yang meninggalkan trauma permanen pada rakyat. Kami kerja cepat, tepat, dan penuh akuntabilitas,” tutupnya.