Tito Karnavian Paparkan Peran Strategis BNPP dalam RDP dengan Komisi II DPR

Jakarta – Apaberita.com. Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia. Penegasan ini disampaikan usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat tersebut secara khusus membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) terkait isu strategis pengelolaan perbatasan negara.

Dalam pemaparan tersebut, Tito menjelaskan bahwa pengelolaan perbatasan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian vital dari upaya menjaga kedaulatan negara dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan seringkali menjadi wajah pertama Indonesia di mata dunia, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Mandat Ganda BNPP Sejak 2010

BNPP RI yang dibentuk pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden, mengemban dua mandat utama yang saling melengkapi. Pertama, menyelesaikan sengketa batas negara, baik darat maupun laut, dengan negara-negara tetangga. Kedua, mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh kawasan perbatasan negara. Tito menilai, kedua mandat ini tidak dapat dipisahkan karena penyelesaian batas yang jelas menjadi prasyarat bagi pembangunan yang efektif.

“BNPP memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara. Keduanya merupakan prioritas yang harus berjalan beriringan,” ujar Tito dalam keterangan yang diterima Apaberita.com.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah segmen batas yang perlu diselesaikan dengan pendekatan diplomasi, teknis, dan hukum yang intensif. Sementara itu, di sisi pembangunan, pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dasar, konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Tantangan dan Sinergi Lintas Sektor

RDP dengan Komisi II juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi BNPP di lapangan, seperti keterbatasan akses, minimnya sarana dan prasarana, hingga dinamika sosial-politik di wilayah perbatasan. Tito secara terbuka menyampaikan bahwa BNPP tidak bisa bekerja sendiri, perlu sinergi kuat antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan penuh dari DPR.

“Pengelolaan perbatasan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid. Kami berterima kasih atas dukungan dan masukan dari Panja Komisi II, yang sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Dari hasil kunjungan kerja Panja, sejumlah rekomendasi telah disampaikan untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran program perbatasan. BNPP berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam waktu dekat, termasuk mempercepat penyusunan rancangan peraturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Sebagai penutup, Tito menegaskan kembali bahwa memperkuat perbatasan bukan hanya soal garis demarkasi, melainkan juga tentang membangun keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara yang tinggal di garda terdepan NKRI. “Perbatasan yang kuat dan sejahtera adalah cermin dari kedaulatan bangsa yang utuh,” pungkasnya.