Tiga Menteri Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Tanah Gayo

Takengon, Apaberita – Pemerintah pusat menegaskan komitmen pemulihan pascabencana di wilayah Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, dengan mengerahkan tiga menteri secara bergantian dalam kurun waktu sepekan terakhir. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk mempercepat normalisasi infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang serta tanah longsor pada 10 Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andika Pratama, Menteri Pertanian Retno Wulandari, dan Menteri Sosial Hendra Gunawan masing-masing memimpin langsung peninjauan di lapangan dan memberikan arahan teknis kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, bencana yang dipicu curah hujan ekstrem itu mengakibatkan kerusakan pada 12 ruas jalan kabupaten, 8 jembatan, serta sedikitnya 2.300 hektare lahan pertanian dan perkebunan. Tiga kecamatan—Bebesen, Pegasing, dan Linge—dinyatakan sebagai wilayah terdampak terparah. “Pemerintah tidak ingin pemulihan berjalan lambat. Kehadiran tiga menteri ini menjadi simbol bahwa negara hadir dan mempercepat seluruh proses rehabilitasi,” ujar Penjabat Bupati Aceh Tengah, Muhammad Hanif, saat mendampingi kunjungan di Takengon, Rabu (16/7).

Kunjungan Menteri PUPR: Fokus Infrastruktur Vital

Menteri PUPR Andika Pratama menjadi yang pertama tiba di Tanah Gayo pada Senin, 14 Juli 2026. Didampingi Direktur Jenderal Bina Marga, ia meninjau jembatan penghubung Desa Bale Atu–Kute Gelime yang putus akibat terjangan banjir. Dalam pernyataannya, Andika mengonfirmasi bahwa konstruksi jembatan darurat tipe Bailey akan mulai dikerjakan pada 17 Juli dan ditargetkan selesai dalam 10 hari kerja. “Kami sudah menyiapkan anggaran tanggap darurat sebesar Rp78 miliar untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar di Aceh Tengah. Prioritas utama adalah membuka akses jalan yang terisolasi agar distribusi logistik dan mobilitas warga kembali normal,” ujarnya.

Selain jembatan Bailey, Kementerian PUPR juga langsung mengerahkan alat berat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh untuk membersihkan material longsor di Jalan Takengon–Bintang yang merupakan arteri utama menuju Kabupaten Bener Meriah. Andika menegaskan bahwa perbaikan permanen akan dimasukkan dalam program rekonstruksi pascabencana dengan masa pelaksanaan hingga Desember 2026.

Menteri Pertanian Soroti Pemulihan Sektor Kopi Gayo

Sehari berselang, Menteri Pertanian Retno Wulandari mendarat di Bandar Udara Rembele dan langsung menuju Kecamatan Pegasing untuk mengecek kerusakan lahan perkebunan kopi Arabika Gayo yang menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Aceh Tengah, sedikitnya 1.100 hektare kebun kopi rusak akibat tertimbun lumpur dan erosi. “Sektor kopi Gayo adalah tulang punggung ekonomi daerah ini. Kami tidak akan membiarkan petani sendirian menghadapi masa sulit ini,” kata Retno.

Kementerian Pertanian, lanjut Retno, telah menyiapkan bantuan benih kopi unggul varietas Timtim dan Ateng Super sebanyak 500.000 batang, serta pupuk dan sarana produksi untuk merehabilitasi lahan. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi premi asuransi pertanian bagi petani yang lahannya terdampak. Dalam kunjungan itu, Retno juga menyerahkan bantuan langsung tunai tahap awal kepada 150 kepala keluarga petani serta alat pengolahan kopi pascapanen.

Menteri Sosial Salurkan Bantuan dan Pastikan Layanan Psikososial

Rangkaian kunjungan ditutup oleh Menteri Sosial Hendra Gunawan pada Rabu, 16 Juli 2026. Hendra mendatangi posko pengungsian di Gedung Serbaguna Dinas Sosial Aceh Tengah yang masih menampung 89 kepala keluarga. Ia memastikan penyaluran bantuan logistik berjalan lancar serta memberikan penekanan pada layanan dukungan psikososial bagi anak-anak dan lansia. “Pemulihan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan mental warga. Kami kerahkan petugas layanan dukungan psikososial dari Kemensos dan Taruna Siaga Bencana untuk memberikan pendampingan intensif,” kata Hendra.

Kementerian Sosial, menurut Hendra, mengalokasikan total bantuan senilai Rp4,3 miliar, yang mencakup bahan pangan, selimut, tenda keluarga, serta santunan bagi ahli waris dari enam korban jiwa yang teridentifikasi. Di sela kunjungan, ia juga menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk membangun rumah hunian sementara (huntara) di tiga lokasi yang lahannya telah disediakan oleh pemda.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Target Waktu

Ketiga menteri sepakat bahwa percepatan pemulihan hanya dapat tercapai melalui koordinasi yang terintegrasi. Dalam rapat koordinasi yang diadakan secara hibrida pada Selasa petang (15/7), Menteri PUPR, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial bersama Penjabat Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Tengah menyusun matriks rencana aksi dengan batas waktu yang jelas. “Presiden menginstruksikan agar seluruh pekerjaan rehabilitasi infrastruktur dasar tuntas paling lambat akhir September, sementara pemulihan lahan pertanian ditargetkan selesai pada musim tanam Oktober,” jelas Andika Pratama usai rapat.

Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Gabungan Pemulihan Pascabencana Aceh Tengah yang beranggotakan perwakilan kementerian terkait, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Satgas ini akan berkantor di Takengon selama tiga bulan ke depan untuk memonitor kemajuan lapangan secara harian. Komando operasionalnya berada di bawah Danrem 011/Lilawangsa yang wilayah kerjanya mencakup Aceh bagian tengah.

Hingga berita ini diturunkan, akses jalan menuju Desa Bale Atu sudah dapat dilalui kendaraan roda dua setelah Tim Jembatan Darurat bekerja tanpa henti. Sementara itu, bantuan logistik dari gudang Kemensos di Medan terus dikirim menggunakan jalur darat dan udara melalui Helikopter Sikorsky TNI AU. Masyarakat berharap langkah cepat pemerintah pusat benar-benar membawa Tanah Gayo kembali pulih dan bangkit.