[Tidore, Maluku Utara] — Demo PPPK Berakhir Ricuh, Massa dan Petugas Bentrok

Tidore, Maluku Utara — Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berakhir dengan bentrokan antara massa pendemo dan aparat kepolisian, Selasa (8/4/2025). Kericuhan meletus setelah perwakilan peserta demonstrasi gagal menemui Bupati Tidore Kepulauan untuk menyampaikan tuntutan pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) penuh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, demonstrasi dimulai sekitar pukul 09.30 WIT. Sekitar 2.500 peserta, yang sebagian besar merupakan guru dan tenaga kesehatan dengan status PPPK, berkumpul di depan Kantor Bupati Tidore Kepulauan. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Kami Bukan ASN Kelas Dua” dan “Sahkan Pengangkatan PPPK Tanpa Syarat Administratif”.

Kronologi Kericuhan

Situasi awalnya berlangsung tertib. Perwakilan massa, Sahlan Djafar (42), berdialog dengan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah yang menerima mereka. Namun, setelah lebih dari tiga jam menunggu tanpa kepastian jadwal pertemuan dengan bupati, sebagian massa mulai mendorong barikade yang dipasang petugas Satpol PP dan kepolisian.

Sekitar pukul 13.15 WIT, aksi dorong-mendorong tidak terhindarkan. Sejumlah peserta melempari pagar pembatas dengan botol air mineral, sementara petugas membalas dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Kericuhan berlangsung sekitar 20 menit sebelum situasi berhasil dikendalikan seluruhnya pada pukul 13.50 WIT.

“Kami sudah bersabar. Kami datang dengan niat baik, tapi respons pemerintah daerah sangat lambat. Kami hanya ingin kepastian nasib,” ujar Sahlan Djafar dengan nada kecewa saat ditemui di tengah ketegangan.

Kapolres Tidore Kepulauan, AKBP Muhammad Syarif, membenarkan terjadi ketegangan yang berujung tindakan tegas dari pihaknya. Ia menyebut bahwa setidaknya 7 orang diamankan karena diduga menjadi provokator. Tidak ada korban luka serius dalam peristiwa ini, meskipun 3 orang peserta dan 2 anggota kepolisian mengalami luka ringan akibat lemparan batu dan dorongan massa.

“Kami terpaksa mengambil tindakan karena massa sudah tidak kooperatif dan membahayakan keamanan. Kami masih melakukan pendataan dan akan memproses sesuai hukum bagi yang terbukti melakukan perusakan fasilitas umum,” kata AKBP Muhammad Syarif dalam konferensi pers singkat pukul 15.00 WIT.

Tuntutan PPPK dan Respons Pemerintah

Aksi ini merupakan puncak dari ketidakpuasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Para peserta menuntut agar pemerintah daerah segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK menjadi ASN tanpa menunggu verifikasi administrasi yang dinilai berbelit. Mereka juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menyelesaikan payung hukum afirmatif bagi PPPK di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Tidore Kepulauan. Asisten Pemerintahan hanya menyatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi dan menyampaikannya ke pemerintah pusat. Diperkirakan, Kepala BKPSDM setempat akan menggelar pertemuan lanjutan dengan perwakilan PPPK pada Kamis (10/4) mendatang untuk membahas langkah konkret.

Kejadian ini menambah daftar panjang ketegangan antara PPPK dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Data Asosiasi PPPK Indonesia mencatat, setidaknya 14 aksi serupa terjadi sepanjang Januari hingga Maret 2025, dengan 2 di antaranya juga berakhir ricuh. Ketidakpastian status kepegawaian disebut menjadi pemicu utama keresahan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Pukul 16.30 WIT, area Kantor Bupati telah kembali steril dan lalu lintas di Jalan Sultan Nuku berangsur normal. Personel kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi aksi lanjutan.