Swasembada Pangan Wajib Diiringi Kesejahteraan Petani, Tegas Titiek Soeharto

Jakarta – Upaya mencapai swasembada pangan nasional tidak boleh mengorbankan kesejahteraan para petani. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Titiek Soeharto, dalam sebuah forum diskusi kebijakan pertanian yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin pagi. Legislator senior Fraksi Partai Gerindra itu secara lugas menyatakan bahwa petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan harus menempati posisi sentral dalam setiap rancangan program, bukan sekadar menjadi objek kebijakan.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengejar target produksi beras, jagung, atau komoditas lain tanpa memastikan bahwa petani kita menikmati hasil kerja keras mereka secara adil. Swasembada pangan dan kesejahteraan petani adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan,” tegas Titiek di hadapan para hadirin yang terdiri dari jajaran kementerian terkait, akademisi, dan perwakilan kelompok tani.

Jangan Sampai Petani Merugi

Dalam paparannya, Titiek mengingatkan agar euforia peningkatan produksi tidak justru menjatuhkan harga di tingkat produsen. Ia meminta pemerintah serius membenahi tata niaga pangan dari hulu ke hilir. Menurutnya, masih kerap terjadi anomali di mana saat panen raya melimpah, harga gabah atau komoditas lainnya justru anjlok dan jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan.

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada petani yang menjerit karena hasil panennya tidak laku atau dihargai sangat murah, sementara di sisi lain kita mengklaim swasembada. Ini ironi yang harus diakhiri. Keberpihakan kepada petani harus konkret, tidak hanya retorika,” ujar politikus kelahiran 14 April 1959 itu.

Komisi IV DPR RI yang dipimpinnya memang tengah memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan pangan, khususnya yang berkaitan dengan penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Titiek menyoroti beberapa titik kritis yang perlu perbaikan segera, antara lain keterbatasan infrastruktur pengeringan dan penyimpanan di level petani, disparitas harga pangan antardaerah, hingga akses petani terhadap pupuk bersubsidi yang hingga kini masih sering menjadi permasalahan di lapangan.

Panggil Mitra Kerja, Evaluasi Serapan dan Subsidi

Untuk menindaklanjuti persoalan itu, Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa Komisi IV akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian serta lembaga mitra kerja, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Bulog. Rapat tersebut direncanakan berlangsung pada pekan ketiga Juli 2026 untuk mengevaluasi realisasi serapan hasil panen serta efektivitas penyaluran pupuk dan subsidi kepada petani.

“Kami akan memanggil seluruh pemangku kepentingan. Tidak ada lagi ego sektoral. Data yang digunakan harus satu pintu dan valid, agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi petani. Target produksi harus disertai dengan jaminan pasar dan harga yang layak. Jika mekanismenya masih ada yang bocor, kami di DPR tidak akan segan untuk melakukan rekomendasi tegas, termasuk revisi regulasi,” kata Titiek.

Sikap tegas Titiek ini menuai dukungan dari berbagai serikat petani yang hadir. Ketua Serikat Petani Nasional, Ahmad Suwarno, menyambut baik pernyataan tersebut. “Kami berharap apa yang dikatakan oleh Ibu Titiek tidak berhenti di forum ini saja, tetapi benar-benar diikuti dengan political will pemerintah. Kami sudah terlalu sering dengar janji, tapi di lapangan petani tetap terpinggirkan,” ucapnya.

Kesejahteraan Petani sebagai Indikator Keberhasilan

Lebih jauh, Titiek menegaskan bahwa parameter keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari volume ekspor atau penurunan impor. Indikator yang lebih fundamental, menurutnya, adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani. Pemerintah diminta untuk menyusun peta jalan yang terintegrasi, di mana kebijakan produksi, distribusi, dan kesejahteraan petani berjalan secara harmonis.

“Kita tidak bisa bangga dengan swasembada jika petani kita masih tergolong masyarakat miskin. Swasembada harus tercermin dari senyum petani, dari anak-anak petani yang bisa sekolah tinggi, dari rumah-rumah yang layak di pedesaan. Itu ukuran yang sesungguhnya,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Menutup pernyataannya, Titiek berjanji akan terus mengawal isu ini dan tidak ragu menggunakan fungsi pengawasan DPR secara maksimal. “Kami di Komisi IV tidak akan pernah lelah memperjuangkan hak-hak petani. Ini mandat konstitusi dan amanat rakyat,” pungkasnya. Agenda RDP yang akan digelar nantinya diharapkan menghasilkan solusi konkret yang mampu menjembatani antara ambisi besar swasembada pangan nasional dengan realitas kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.