Sudaryono Pimpin BGN, Fokus Percepat Penurunan Stunting Nasional

Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono resmi menegaskan arah kebijakan lembaga yang dipimpinnya dalam Rapat Koordinasi Nasional perdana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin (12/5/2025). Agenda utama yang diusung adalah percepatan penurunan angka tengkes atau stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat tersebut, prevalensi stunting nasional saat ini masih berada di angka 21,7 persen, turun dari 24,4 persen pada tahun sebelumnya, namun masih di atas ambang batas WHO sebesar 20 persen. Sudaryono menyampaikan bahwa pencapaian target 14 persen pada 2024 tidak cukup hanya dengan program bantuan pangan, melainkan memerlukan pendekatan multisektor yang lebih tajam.

Kami telah merumuskan tiga pilar utama: penguatan intervensi spesifik di 1.000 hari pertama kehidupan, peningkatan kapasitas kader gizi di 72.000 desa, serta pengawasan ketat distribusi makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita,

ujar Sudaryono di hadapan perwakilan kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan.

Arah Kebijakan Baru

Dalam kesempatan itu, Sudaryono menguraikan bahwa BGN yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 akan bertindak sebagai koordinator nasional lintas sektor. Ia menekankan bahwa lembaganya tidak akan bekerja sendiri, melainkan memperkuat fungsi yang selama ini tersebar di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Salah satu terobosan yang diumumkan adalah peluncuran aplikasi “GIZI KITA” yang akan memetakan status gizi balita secara real-time di setiap posyandu. Sistem ini ditargetkan beroperasi di 34 provinsi pada akhir tahun 2025. “Dengan data yang akurat, intervensi bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Tidak boleh lagi ada anak yang terlewat dari pemantauan karena administrasi yang tertinggal,” tegasnya.

Komitmen Anggaran dan Kolaborasi Daerah

Kepala BGN juga menyoroti pentingnya sinkronisasi anggaran pusat dan daerah. Berdasarkan keputusan dalam Rapat Koordinasi, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk bidang gizi pada tahun ini mencapai Rp14,8 triliun, naik 22 persen dari tahun sebelumnya. Sudaryono menginstruksikan agar dana tersebut langsung digunakan untuk pembelian alat antropometri digital, pembangunan dapur umum bergizi di daerah tertinggal, serta pelatihan 150.000 kader posyandu.

Ia pun mengapresiasi komitmen sejumlah kepala daerah yang hadir. “Kami melihat antusiasme tinggi dari Bupati Banyuwangi yang telah mengalokasikan 15 persen APBD untuk program konvergensi gizi, juga dari Gubernur Nusa Tenggara Timur yang memprioritaskan penanganan gizi buruk di 12 kabupaten,” ucapnya.

Kami akan kawal langsung ke lapangan. Setiap bulan, laporan kemajuan harus masuk ke pusat. Jika ada daerah yang lamban, BGN akan turun tim khusus untuk asistensi,

lanjut Sudaryono mengakhiri paparan.

Tanggapan dan Harapan

Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dan UNICEF. Perwakilan UNICEF Indonesia menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BGN dan kesiapan untuk mendukung penguatan sistem deteksi dini gizi buruk. Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengesahkan revisi Undang-Undang Pangan dan Gizi untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BGN.

Sudaryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kemenko PMK, dikenal sebagai figur teknokrat yang dekat dengan program pembangunan manusia. Di akhir acara, ia menandatangani pakta integritas bersama seluruh jajaran BGN sebagai komitmen pemberantasan korupsi dalam distribusi bantuan gizi. “Tidak boleh ada sebutir pun biskuit atau sebutir telur yang dikorupsi. Ini pertaruhan generasi emas 2045,” pungkasnya.

Dengan struktur yang kini lebih terfokus, publik menunggu gebrakan nyata BGN dalam mengubah peta gizi Indonesia yang selama ini timpang, terutama di wilayah timur dan daerah terpencil. Rapat lanjutan dengan kementerian keuangan dijadwalkan pekan depan untuk finalisasi rencana kerja dan anggaran tahun 2026.