hendra-wijaya
JAKARTA — Pameran Neurodiversity Expo atau SPEKIX 2026 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Sabtu (10/10/2026). Pembukaan kegiatan tahunan ini tidak sekadar menjadi ruang temu bagi individu berkebutuhan khusus (IBK) beserta keluarganya, melainkan sekaligus menjadi momentum mendorong lahirnya kebijakan negara yang berpihak pada kehidupan mereka di Indonesia.
Pembukaan SPEKIX 2026 dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi. Kehadiran keduanya menegaskan bahwa isu neurodiversitas mulai ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik, bukan lagi semata persoalan sosial-komunal.
Ketua Yayasan SPEKIX Asa Indonesia, Zarrabida Ibnusirad, menyatakan bahwa penyelenggaraan tahun ini merupakan penegasan bahwa perjalanan advokasi komunitas belum selesai. Ia menuturkan, kegiatan ini bermula dari kebutuhan keluarga agar tidak merasa berjuang sendiri dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.
"Sejak 2019, SPEKIX mulai dari pameran kecil yang bertujuan membuat keluarga merasa tidak sendirian. Hari ini, kami berdiri di sini bukan hanya untuk merayakan perjalanan itu, tapi menegaskan bahwa perjalanan ini belum selesai," ujar Zarrabida.
Menurut Zarrabida, SPEKIX bukan sekadar agenda dua hari. Ia menegaskan, penyelenggaraan kegiatan ini diarahkan untuk terus mendorong perubahan kebijakan agar hak-hak individu berkebutuhan khusus terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar.
Dari Pameran Komunitas Menjadi Platform Nasional
SPEKIX pertama kali digelar pada 2019 dengan nama Special Kids Expo. Berangkat dari inisiatif komunitas, kegiatan ini tumbuh menjadi platform inklusif berskala nasional yang mempertemukan keluarga, praktisi, penyedia layanan, hingga pembuat kebijakan.
Pada 2025, SPEKIX mengusung tema One Community in Harmony dengan semangat kolaborasi. Penyelenggaraan tahun lalu tercatat menarik 5.585 pengunjung, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 3.500 pengunjung. Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kebutuhan publik akan ruang inklusif dan layanan yang ramah neurodiversitas.
Peningkatan angka kunjungan itu juga menunjukkan bahwa persoalan neurodiversitas kian mendapat perhatian, baik dari kalangan keluarga maupun pemangku kepentingan. Pameran ini dinilai menjadi jembatan antara kebutuhan riil di lapangan dan proses perumusan kebijakan.
Advokasi Kebijakan Lewat Audiensi dan Diskusi
Sejalan dengan tujuan tersebut, SPEKIX secara rutin menjalin komunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta. Forum itu digunakan untuk berdiskusi sekaligus melakukan audiensi terkait penyusunan kebijakan yang mendukung kehidupan individu berkebutuhan khusus.
Langkah tersebut menindaklanjuti kebutuhan agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif. Melalui jalur diskusi dengan perangkat daerah, komunitas mendorong agar program dan anggaran benar-benar menyentuh layanan pendidikan, kesehatan, hingga akses pekerjaan bagi kelompok neurodiversitas.
Dalam konteks itu, kehadiran kepala daerah dan menteri pada pembukaan SPEKIX 2026 dipandang sebagai sinyal positif. Pemerintah daerah disebut memiliki kewenangan langsung dalam menyusun rencana kerja dan alokasi anggaran yang berdampak pada kualitas hidup penyandang disabilitas, termasuk individu berkebutuhan khusus.
Menuju Payung Kebijakan yang Berpihak
Penyelenggara berharap SPEKIX tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Zarrabida menekankan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah mendorong terwujudnya kebijakan yang berpihak pada individu berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.
Harapan itu sejalan dengan mandat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi prasyarat agar kebijakan ramah neurodiversitas dapat ditetapkan dan diterapkan secara konsisten.
Dengan berlangsungnya SPEKIX 2026, komunitas berharap ruang dialog antara keluarga, penyedia layanan, dan pembuat kebijakan semakin terbuka. Pameran ini pun diposisikan sebagai katalis agar kebijakan inklusif tidak lagi menjadi wacana, melainkan keputusan yang berdampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas di Tanah Air.
Comments (0)