Satgas PRR Pacu Penyelesaian Fasilitas Pendukung Huntap Aceh Tamiang

Jakarta, Apaberita – Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mempercepat penyelesaian fasilitas pendukung di lokasi hunian tetap (huntap) Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar bagi ribuan warga yang terdampak bencana alam. Hingga saat ini, ketersediaan lahan untuk pembangunan huntap telah mencapai 100 persen, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan signifikan.

Kepala Satgas PRR, Letnan Jenderal TNI (Purn) Suharyanto, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (6/8/2026), menegaskan bahwa percepatan penyelesaian fasilitas umum menjadi prioritas utama. "Kami menindaklanjuti arahan Presiden untuk memastikan seluruh warga yang terdampak dapat segera menempati hunian layak. Dengan lahan yang telah terpenuhi, kami fokus pada pembangunan fasilitas pendukung seperti jalan, drainase, air bersih, dan sanitasi," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, huntap di Aceh Tamiang akan menampung sebanyak 4.159 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut mencakup warga dari beberapa kecamatan yang wilayahnya rusak akibat bencana. Satgas PRR menargetkan seluruh fasilitas pendukung rampung dalam waktu dekat agar proses relokasi dapat dilakukan sesuai jadwal.

Lahan 100 Persen, Pembangunan Infrastruktur Dikebut

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Satgas PRR, Kolonel Inf. Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa lahan seluas kurang lebih 120 hektare telah disiapkan untuk pembangunan huntap. "Lahan sudah clear and clean, tidak ada lagi kendala pembebasan. Kami mengerahkan seluruh sumber daya untuk menyelesaikan infrastruktur dasar," katanya dalam rapat koordinasi yang digelar di lokasi huntap, Minggu (5/8/2026).

Pembangunan yang sedang berjalan meliputi pembukaan jalan utama sepanjang 8,5 kilometer, pembangunan jaringan pipa air bersih sepanjang 12 kilometer, serta pembuatan saluran drainase sepanjang 15 kilometer. Selain itu, Satgas PRR juga membangun instalasi pengolahan air minum (IPAM) berkapasitas 15 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan harian warga.

"Kami pastikan spesifikasi teknis sesuai dengan standar kementerian terkait. Setiap tahapan pembangunan diawasi ketat oleh tim pengawas internal dan eksternal," tegas Kolonel Ahmad Fauzi. Ia menambahkan, progres pembangunan fasilitas pendukung saat ini telah mencapai 65 persen dan ditargetkan selesai pada akhir September 2026.

Dukungan Lintas Sektor dan Kesiapan Hunian

Satgas PRR juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan teknis dan administratif agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Bupati Aceh Tamiang, Mursil, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan ini. "Kami mengapresiasi kerja keras Satgas PRR. Pemerintah daerah siap memfasilitasi kebutuhan logistik dan perizinan. Dengan selesainya fasilitas pendukung, kami berharap warga dapat kembali menjalani kehidupan normal," ujarnya dalam kunjungan ke lokasi huntap.

Selain infrastruktur dasar, Satgas PRR juga menyiapkan fasilitas sosial seperti ruang terbuka hijau, tempat ibadah, dan pos kesehatan. Menurut rencana, setiap unit hunian akan dilengkapi dengan dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Luas bangunan masing-masing unit sekitar 36 meter persegi di atas lahan 100 meter persegi.

Kepala Bidang Logistik dan Peralatan Satgas PRR, Kolonel CPL. Bambang Sutrisno, memastikan ketersediaan material bangunan tidak menjadi kendala. "Stok semen, besi, dan material lainnya telah kami amankan di gudang penyangga. Kami juga bekerja sama dengan distributor lokal untuk menjaga kelancaran pasokan," jelasnya.

Para pekerja yang dikerahkan berasal dari TNI, Polri, serta kontraktor swasta yang ditunjuk melalui proses lelang. Total tenaga kerja mencapai 1.200 orang yang bekerja dalam sistem shift untuk mengejar target waktu. "Kami bekerja siang dan malam, tetapi tetap mengutamakan kualitas dan keselamatan kerja," tambah Kolonel Bambang.

Pemulihan Ekonomi dan Sosial Warga

Percepatan penyelesaian huntap tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada pemulihan ekonomi warga. Satgas PRR bersama dinas terkait akan mengadakan program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi warga yang akan menempati huntap. Program ini diharapkan mampu menghidupkan kembali roda perekonomian lokal.

"Kami tidak ingin warga hanya tinggal di rumah baru, tetapi juga memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menyiapkan program pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi," tutur Suharyanto.

Sejumlah warga yang diwawancarai di lokasi pengungsian menyambut baik progres pembangunan. Salah satunya, Rahmad (45), warga Kecamatan Rantau, mengaku optimis dengan kesiapan pemerintah. "Kami berharap segera pindah ke rumah baru. Selama ini kami tinggal di tenda pengungsian, semoga semua fasilitas cepat selesai," katanya.

Dengan progres yang terus berjalan, Satgas PRR optimistis seluruh fasilitas pendukung huntap di Aceh Tamiang dapat diselesaikan tepat waktu. Keberhasilan ini akan menjadi model bagi penanganan pasca bencana di daerah lain. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga yang terdampak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.