Anggota DPR Desak Investigasi Menyeluruh Kebakaran Hutan Bromo

Jakarta, Apaberita — Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran hutan yang melanda kawasan tersebut. Desakan ini disampaikan Rajiv dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/8/2026), menegaskan bahwa upaya pemadaman api saja tidak cukup tanpa adanya pengusutan akar permasalahan secara tuntas.

Rajiv menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi tersebut telah menimbulkan kerugian ekologis yang signifikan, mengingat TNBTS merupakan salah satu taman nasional dengan keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. "Saya minta penyebab kebakaran Bromo diusut tuntas. Jangan berhenti hanya pada pemadaman, karena jika akar masalahnya tidak ditemukan, maka risiko kebakaran serupa akan terus berulang di masa mendatang," tegasnya dalam rapat koordinasi internal yang digelar secara daring.

Investigasi Menyeluruh dan Transparan

Dalam pernyataannya, Rajiv meminta agar investigasi tidak hanya berfokus pada faktor alam seperti kemarau panjang, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya faktor kelalaian manusia atau bahkan unsur kesengajaan. Ia menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Berdasarkan UU, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Jika ditemukan unsur pidana, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya. Rajiv juga meminta KLHK untuk membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan kepolisian, akademisi, dan pegiat lingkungan agar hasil pengusutan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparan.

Ia menambahkan bahwa laporan investigasi tersebut harus dipublikasikan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah. "Publik berhak mengetahui hasil investigasi ini. Jangan sampai ada informasi yang ditutup-tutupi karena ini menyangkut kepentingan bersama dan kelestarian ekosistem," kata Rajiv dalam rapat tersebut.

Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran

Selain mendesak investigasi, Rajiv juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan kebakaran di kawasan taman nasional. Ia menilai bahwa sistem peringatan dini dan patroli terpadu yang ada saat ini masih belum optimal dalam mendeteksi titik api secara cepat.

"Saya meminta agar Balai Besar TNBTS segera mengevaluasi kesiapan infrastruktur pengendalian kebakaran, termasuk ketersediaan pos pantau, peralatan pemadam, dan sumber daya manusia di lapangan," jelasnya. Rajiv menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan taman nasional harus digunakan secara efektif, termasuk untuk pengadaan teknologi deteksi dini berbasis satelit dan drone.

Ia juga mengusulkan agar KLHK memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar kawasan dalam membentuk satuan tugas pencegahan kebakaran. "Rapat Koordinasi lintas instansi harus digelar secara rutin, bukan hanya saat kebakaran sudah terjadi. Pencegahan harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Pentingnya Pelibatan Masyarakat Lokal

Dalam kesempatan tersebut, Rajiv juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, khususnya suku Tengger yang bermukim di sekitar kawasan, dalam upaya konservasi dan pencegahan kebakaran. Ia menilai bahwa kearifan lokal masyarakat Tengger dalam menjaga hutan harus diintegrasikan dengan kebijakan modern pengelolaan taman nasional.

"Masyarakat Tengger memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan. Pemerintah harus melibatkan mereka secara aktif, bukan hanya sebagai objek sosialisasi tetapi juga sebagai mitra dalam pengawasan," ujarnya. Rajiv meminta agar program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan diperkuat, termasuk melalui insentif ekonomi bagi mereka yang berpartisipasi aktif dalam pencegahan kebakaran.

Menanggapi desakan tersebut, Kepala Balai Besar TNBTS, yang dihubungi secara terpisah, menyatakan bahwa pihaknya telah membuka posko pengendalian kebakaran dan akan segera berkoordinasi dengan KLHK untuk menindaklanjuti permintaan investigasi dari anggota DPR tersebut. Ia juga menyatakan bahwa luas area terdampak masih dalam proses pendataan lebih lanjut.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur mendukung penuh desakan Rajiv. Mereka menilai bahwa kebakaran hutan di kawasan konservasi seringkali disebabkan oleh praktik pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. "Kami mengapresiasi langkah anggota DPR yang mendesak investigasi. Ini menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah lingkungan," kata perwakilan WALHI dalam keterangan terpisah.

Kebakaran hutan di kawasan TNBTS dilaporkan mulai terjadi sejak awal pekan ini, dipicu oleh kondisi kemarau panjang dan angin kencang. Tim gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus berupaya memadamkan api yang sempat melalap area padang savana dan hutan pinus. Hingga berita ini diturunkan, upaya pemadaman masih terus dilakukan sambil menunggu hasil investigasi resmi dari tim yang akan dibentuk.