RI Pimpin Pertemuan Kelautan Laut China Selatan di Jakarta

Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai tuan rumah diplomasi maritim kawasan. Melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta menjadi lokasi penyelenggaraan dua forum internasional bergengsi sekaligus: The 21st Working Group Meeting on the Marine and Coastal Environment in the South China Sea dan The 35th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Kedua agenda tersebut berlangsung pada 27–30 September 2026 di Jakarta.

Penyelenggaraan forum ini merupakan hasil kerja sama Kemlu RI dengan Pusat Studi Asia Tenggara serta Badan Informasi Geospasial. Kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam mengelola dinamika kawasan yang selama ini dikenal sensitif.

Diplomasi Maritim dan Peta Jalan Perdamaian

Laut China Selatan telah lama menjadi salah satu titik panas geopolitik paling kompleks di dunia. Klaim tumpang tindih antara sejumlah negara anggota ASEAN dan Tiongkok membuat isu ini rentan memicu ketegangan. Namun, pendekatan yang diambil Indonesia berbeda. Alih-alih mengedepankan konfrontasi, Jakarta memilih jalur dialog terbuka yang melibatkan para pakar, diplomat, dan akademisi.

Forum Working Group Meeting yang telah memasuki edisi ke-21 menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan. Ini bukan pertemuan dadakan, melainkan sebuah tradisi diplomasi yang telah dibangun bertahun-tahun. Sementara itu, Workshop ke-35 tentang pengelolaan potensi konflik memperlihatkan bahwa mekanisme pencegahan konflik terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman.

"Kawasan yang stabil hanya bisa terwujud jika semua pihak duduk di meja yang sama. Indonesia memilih menjadi jembatan, bukan penghalang," demikian pesan yang kerap disampaikan dalam forum-forum ini.

Peran Pusat Studi Asia Tenggara dan Badan Informasi Geospasial juga tidak bisa diabaikan. Data geospasial yang akurat menjadi fondasi penting dalam setiap perundingan menyangkut batas maritim. Tanpa data yang valid, klaim apa pun akan sulit dipertahankan secara ilmiah maupun hukum internasional.

Mengapa Jakarta Menjadi Kunci?

Pemilihan Jakarta sebagai lokasi bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan bukan merupakan pihak yang mengajukan klaim teritorial dalam sengketa Laut China Selatan. Posisi netral ini membuat Indonesia diterima oleh hampir semua pihak sebagai mediator yang kredibel.

• Netralitas: Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih, sehingga dianggap adil.
• Kapasitas diplomasi: Kemlu RI berpengalaman menangani isu maritim regional.
• Dukungan kelembagaan: Adanya lembaga riset dan geospasial yang mumpuni.

Yang menarik, forum ini menggabungkan dua dimensi sekaligus: lingkungan dan keamanan. Isu lingkungan pesisir, ekosistem laut, hingga perubahan iklim dibahas berdampingan dengan upaya mencegah konflik. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kerusakan lingkungan dan ketegangan politik sering kali berakar pada persoalan yang sama: pengelolaan sumber daya yang tidak adil dan tidak transparan.

Kehadiran Wakil Menteri Arif Havas Oegroseno mempertegas komitmen tingkat tinggi Indonesia. Figur diplomat karier yang lama berkecimpung di isu hukum laut ini diharapkan mampu mendorong kesepakatan konkret, bukan sekadar pernyataan seremonial.

Ke depan, hasil pertemuan ini akan menjadi tolok ukur apakah pendekatan dialog yang konsisten mampu menghasilkan kemajuan nyata. Dunia menunggu, dan Jakarta sekali lagi berada di pusatnya.