Rekening Otomatis Usia 17 Tahun Memicu Keraguan Efektivitas Inklusi

Momentum ulang tahun ke-17 selalu diidentikkan dengan langkah awal kedewasaan di Indonesia. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi tonggak resmi seseorang diakui sebagai warga negara yang dewasa secara hukum. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul wacana integrasi pembuatan KTP dengan pembukaan rekening bank secara otomatis bagi para remaja. Langkah ini digadang-gadang sebagai terobosan besar untuk mendongkrak angka inklusi keuangan nasional secara instan.

Kendati demikian, optimisme tersebut diiringi oleh gelombang kekhawatir dari berbagai pengamat ekonomi digital dan siber. Di balik angka statistik inklusi yang berpotensi melambung tinggi, terdapat ancaman nyata seperti penumpukan rekening mangkrak atau dorman, maraknya tindak pidana penipuan berbasis rekening penampung (mule account), hingga kerentanan kebocoran data pribadi anak muda yang belum sepenuhnya memiliki literasi keuangan yang matang.

Inisiatif Mendorong Inklusi Keuangan Nasional

Gagasan untuk memberikan rekening secara otomatis kepada warga negara yang baru menginjak usia 17 tahun berakar dari ambisi pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan hingga 90 persen. Dengan mengintegrasikan sistem kependudukan dan perbankan, jutaan remaja dapat langsung terhubung dengan ekosistem keuangan formal tanpa harus melewati proses birokrasi perbankan yang rumit.

"Menghubungkan kepemilikan identitas resmi dengan akses perbankan secara langsung memang mempercepat penetrasi inklusi. Namun, inklusi tanpa edukasi yang kuat hanya akan melahirkan angka-angka kosong di atas kertas," tegas Dian Sastrodimuljo, pengamat ekonomi finansial dari Lembaga Kajian Transaksi Digital.

Ancaman Rekening Dorman dan Kejahatan Siber

Masalah utama dari pembukaan rekening secara massal tanpa inisiatif mandiri dari pemiliknya adalah risiko keberlanjutan. Rekening yang dibuat tanpa pemanfaatan aktif berpotensi besar menjadi rekening dorman. Berdasarkan data perbankan, rekening pasif yang tidak terpantau sering kali menjadi sasaran empuk kejahatan perbankan internal maupun eksternal.

Risiko yang tak kalah menakutkan adalah pemanfaatan rekening remaja oleh sindikat kejahatan siber. Remaja yang minim pemahaman finansial sangat rentan diiming-imingi imbalan uang tunai untuk menyerahkan kendali rekening mereka kepada pihak ketiga. Rekening-rekening ini kemudian digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil judi online, penipuan digital (scam), hingga tindak pidana pencucian uang.

Solusi Nyata atau Sekadar Poles Statistik?

Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini murni diciptakan untuk menyelesaikan masalah mendasar perbankan nasional atau sekadar upaya poles statistik demi memenuhi target capaian pemerintah semata. Membuka rekening bank hanyalah langkah awal, sedangkan esensi utama dari inklusi keuangan adalah penggunaan layanan keuangan yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Tanpa didampingi oleh kurikulum literasi keuangan yang masif di sekolah-sekolah, pembukaan rekening otomatis ini diibaratkan memberikan kendaraan bermotor kepada seseorang yang belum bisa mengemudi. Potensi terjadinya kecelakaan finansial di tingkat remaja justru akan semakin tinggi, terutama di tengah maraknya tawaran pinjaman online ilegal dan judi siber yang menyasar kelompok usia muda.

Pemerintah dan otoritas jasa keuangan perlu mengkaji ulang mekanisme ini secara mendalam. Pembukaan akses perbankan harus berjalan selaras dengan peningkatan pemahaman literasi digital dan perlindungan data pribadi. Tanpa mitigasi risiko yang matang, kebijakan yang bermaksud baik ini justru bisa berubah menjadi kendala baru dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional.