Ratu Máxima Tuntaskan Misi Inklusi Keuangan di Indonesia

Ratu Máxima dari Belanda, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan (UNSGSA), menuntaskan serangkaian agenda padat dalam kunjungan kerja selama tiga hari ke Indonesia, yang berakhir pada Rabu (12/3/2025). Kedatangannya ke Jakarta sejak Senin (10/3) bertujuan meninjau langsung kemajuan sekaligus tantangan dalam memperluas akses keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam lawatan ketiganya ke Tanah Air ini, Ratu Máxima mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Fokus utama pembicaraan adalah percepatan digitalisasi sistem pembayaran, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi keuangan.

Pertemuan Tingkat Tinggi dengan Pemangku Kebijakan

Pada hari pertama, Ratu Máxima bertolak ke kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan berdurasi hampir dua jam itu, kedua pihak membahas capaian Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan langkah akselerasi menuju target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 yang lalu.

“Indonesia telah mencatat peningkatan signifikan dalam kepemilikan rekening bank dan akses layanan keuangan digital. Namun, tantangan masih ada, terutama di daerah terpencil dan bagi usaha mikro yang dikelola perempuan,” ujar Ratu Máxima dalam pernyataan resmi yang dirilis Kedutaan Besar Belanda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim UNSGSA. “Kami menyambut baik masukan mengenai penguatan literasi keuangan dan perluasan titik layanan keuangan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Sri Mulyani.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan terpisah di Istana Merdeka pada hari kedua, menegaskan bahwa pemerintah telah menempatkan inklusi keuangan sebagai pilar penting dalam transformasi ekonomi nasional. “Kami bertekad untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan keuangan. Kunjungan Ratu Máxima semakin memacu langkah kami,” ujar Prabowo.

Percepatan Digitalisasi dan Pemberdayaan Perempuan

Di hari kedua, Ratu Máxima mengunjungi sebuah pasar tradisional di kawasan Jakarta Utara yang telah mengadopsi sistem pembayaran berbasis kode QR. Ia berinteraksi langsung dengan para pedagang, mayoritas perempuan, yang memanfaatkan aplikasi dompet digital untuk transaksi harian. Kunjungan ini menyoroti bagaimana teknologi keuangan (tekfin) memangkas hambatan akses kredit dan tabungan bagi segmen rentan.

“Ini bukan sekadar soal infrastruktur digital, melainkan tentang bagaimana kami memastikan perempuan memiliki kendali atas keuangan rumah tangga dan usaha mereka. Peran mereka vital bagi perekonomian,” ujar Ratu Máxima di sela kunjungan.

Menurut data Bank Dunia yang dikutip dalam diskusi, kesenjangan akses keuangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia menyempit dari 8% menjadi 3% dalam satu dekade terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat 35% pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum tersentuh layanan perbankan formal.

Di sela-sela agenda utama, Ratu Máxima juga memimpin diskusi meja bundar bersama sepuluh perusahaan rintisan teknologi keuangan dan lembaga perbankan terkemuka. Diskusi yang berlangsung di sebuah hotel di Jakarta Pusat itu membahas peluang dan risiko pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penilaian kredit bagi UMKM. Sebanyak 12 perusahaan tekfin menandatangani komitmen untuk memperluas portofolio pinjaman mikro hingga 20% pada kuartal ketiga tahun ini.

Komitmen Tindak Lanjut Pasca Lawatan

Sebagai penutup rangkaian kunjungan, Ratu Máxima bertemu dengan perwakilan sektor swasta, termasuk perusahaan rintisan di bidang tekfin dan perbankan digital. Diskusi menghasilkan tiga butir kesepakatan nonmengikat untuk mendukung pendalaman inklusi keuangan: pengembangan produk tabungan mikro tanpa biaya administrasi, penguatan platform edukasi keuangan daring, serta perluasan kerja sama antara perbankan dan agen keuangan di desa.

Mahendra Siregar dari OJK menyatakan bahwa komitmen itu akan dituangkan dalam Peta Jalan Keuangan Inklusif 2025-2030 yang tengah disusun. “Kita berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menekan cost of fund dan memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan,” ujarnya.

Kunjungan Ratu Máxima kali ini adalah yang pertama sejak pandemi COVID-19. Terakhir kali ia bertolak ke Indonesia pada 2016. Dalam lima tahun terakhir, jumlah orang dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank melonjak dari 49% menjadi 74% pada 2023, berdasarkan laporan Global Findex 2024. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 90% pada 2026, naik dari target sebelumnya.

Ratu Máxima dijadwalkan menyampaikan laporan komprehensif hasil lawatannya itu kepada Sekretaris Jenderal PBB pada akhir Maret 2025. Laporan tersebut akan menjadi salah satu rujukan bagi penyusunan kebijakan inklusi keuangan global, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai contoh praktik baik bagi negara berkembang lainnya dalam menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan.