Puan Maharani Terima Kunjungan ANAO, Tekankan Penguatan Tata Kelola Negara

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Delegasi yang merupakan tamu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI itu dipimpin langsung oleh Auditor-General for Australia Caralee McLiesh. Sementara rombongan BPK diketuai oleh Isma Yatun. Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dolfie OFP, serta Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Harris Turino saat menyambut kedatangan mereka.

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas penguatan tata kelola negara yang adaptif. Puan Maharani secara khusus menyoroti pentingnya responsivitas lembaga pemeriksa keuangan terhadap ancaman keamanan siber yang kian kompleks. Menurutnya, digitalisasi sistem pemerintahan dan keuangan negara menuntut peningkatan kapasitas audit yang tidak hanya memeriksa kepatuhan prosedural, tetapi juga ketahanan infrastruktur digital.

“Kita perlu memastikan bahwa sistem pengawasan keuangan negara tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga responsif terhadap ancaman siber yang semakin kompleks. Lembaga audit harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tetap relevan dalam menjaga integritas keuangan publik,” ujar Puan di hadapan delegasi.

ANAO merupakan lembaga pemeriksa keuangan negara di Australia yang setara dengan BPK RI. Kunjungan ini menjadi bagian dari kerja sama bilateral yang sudah terjalin lama, dengan fokus pada pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam bidang audit sektor publik. Dalam diskusi, kedua pihak saling berbagi pengalaman mengenai audit berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemeriksaan, serta perlindungan data dan privasi.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan bahwa kerja sama dengan ANAO telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kapasitas kelembagaan BPK. Ia menekankan pentingnya pembelajaran lintas negara dalam menghadapi tantangan audit kontemporer.

“Kami belajar banyak tentang pendekatan audit yang inovatif, dan ini akan kami terapkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara. Pertukaran gagasan semacam ini mendorong kami untuk terus berbenah dan mengadopsi standar internasional,” katanya.

Diskusi juga menyoroti peran DPR sebagai lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan anggaran. Puan menegaskan komitmen DPR untuk mendukung penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia menilai sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan pemeriksa keuangan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Kedatangan delegasi ANAO ini menjadi salah satu rangkaian kunjungan kenegaraan yang mempererat hubungan bilateral Indonesia-Australia, khususnya di sektor audit dan tata kelola pemerintahan. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk terus melanjutkan kolaborasi, termasuk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan metodologi audit berbasis teknologi. Apaberita.com mencatat, pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat fondasi tata kelola negara yang adaptif terhadap tantangan zaman.