Proyek SPEED Resmi Berjalan, Targetkan AKI di Bawah 77 Tahun 2029

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan proyek Strengthening Midwives Competencies for Emergency and Essential Delivery (SPEED) di Jakarta, Kamis (16/5/2024). Inisiatif strategis ini dicanangkan untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga menembus batas bawah 77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2029. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, proyek SPEED merupakan respon langsung terhadap stagnasi penurunan AKI dalam satu dekade terakhir.

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyatakan bahwa berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan estimasi Badan Pusat Statistik, AKI nasional masih berkisar pada angka 183 per 100.000 kelahiran hidup pada 2022. Angka ini dinilai masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengharuskan penurunan hingga di bawah 70 pada 2030. "Proyek SPEED bukan sekadar program rutin. Ini adalah akselerasi terstruktur yang kami rancang bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan seluruh dinas kesehatan provinsi untuk menutup kesenjangan kompetensi bidan di lapangan, khususnya penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal esensial," ujar Menkes.

Penguatan Kompetensi Bidan Menjadi Pilar Utama

Proyek SPEED akan menyasar lebih dari 150.000 bidan yang tersebar di 38 provinsi dalam kurun waktu empat tahun. Pelatihan berbasis kompetensi akan diselenggarakan melalui modul terstandar yang menggabungkan sesi teori, praktik simulasi di laboratorium keterampilan, serta pendampingan langsung di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, drg. Arianti Anaya, MKM, menjelaskan bahwa pendekatan SPEED menitikberatkan pada deteksi dini faktor risiko kehamilan, penanganan perdarahan pasca-persalinan, resusitasi neonatus, dan sistem rujukan yang responsif. "Setiap bidan akan menjalani uji kompetensi berkala dan tersertifikasi. Kita tidak ingin lagi ada cerita bidan yang ragu saat menghadapi kasus emergency hanya karena minim pelatihan," katanya di sela acara peluncuran.

Program ini juga mengintegrasikan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi. Setiap peserta akan terhubung melalui platform pembelajaran digital yang memungkinkan pelaporan capaian kompetensi secara real-time. Pemerintah pusat dan daerah dapat memonitor progres pelatihan, termasuk distribusi alat bantu pengajaran dan ketersediaan sarana prasarana di puskesmas dan rumah sakit rujukan. Kemenkes menargetkan tahap pertama pelatihan akan rampung pada akhir 2025, dengan prioritas pada 12 provinsi dengan kontribusi AKI tertinggi, antara lain Papua, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Barat.

Dukungan Anggaran dan Kolaborasi Multi-Pihak

Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, Ade Jubaedah, S.SiT., M.Keb., menyambut peluncuran SPEED sebagai angin segar bagi profesi bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan maternal. "IBI telah menyiapkan tim pelatih inti di setiap provinsi. Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah untuk proyek ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan. Ini momentum kebangkitan bidan Indonesia," ucapnya. Alokasi anggaran SPEED dalam APBN 2024 mencapai Rp1,2 triliun, difokuskan untuk pengembangan modul, honor pelatih, pengadaan alat peraga medis, serta sistem monitoring digital. Rapat Koordinasi antara Kemenkes, Kementerian Keuangan, dan Bappenas pada 8 April 2024 telah menyepakati skema multi-years contract untuk menjamin keberlanjutan program.

Selain dana APBN, sejumlah mitra internasional seperti United Nations Population Fund (UNFPA) dan World Health Organization (WHO) menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan teknis dan advokasi. Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, menekankan pentingnya penguatan bidan dalam konteks universal health coverage. "Bidan yang terlatih adalah aset vital. Kami mendukung penuh SPEED karena sejalan dengan strategi global mengurangi kematian ibu yang dapat dicegah," ujarnya.

Target di Bawah 77 dan Rencana Penurunan Bertahap

Kemenkes menetapkan peta jalan penurunan AKI secara bertahap: dari 183 pada 2022 menjadi 120 per 100.000 pada 2025, kemudian menukik ke di bawah 77 pada 2029. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Syarifah Liza Munira, Ph.D., mengungkapkan bahwa proyeksi ini didasarkan pada pemodelan matematis yang memperhitungkan laju penurunan rata-rata 2,8% per tahun yang saat ini terjadi, lalu ditambahkan dengan akselerasi SPEED yang diharapkan mampu mendorong penurunan tambahan hingga 5% per tahun. "Tanpa intervensi masif seperti SPEED, kita baru bisa mencapai 77 pada 2034. Dengan SPEED, target itu kita majukan lima tahun lebih cepat," jelas Liza di hadapan awak media.

Keberhasilan SPEED akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ketat. Selain penurunan AKI absolut, kementerian memantau persentase persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, cakupan kunjungan antenatal keenam (K6), dan tingkat kematian neonatal. Semua data dilaporkan secara berjenjang dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten/kota, lalu diagregasi secara nasional setiap triwulan. Fraksi-fraksi di Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada 2 Mei 2024 juga menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran SPEED, meski mendesak agar pemerintah memperkuat pengawasan di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Menkes Budi menutup acara dengan menegaskan, "Ini adalah janji negara kepada ibu-ibu di negeri ini. Tidak ada lagi kematian yang sia-sia hanya karena kita terlambat bertindak. SPEED adalah bukti bahwa kita serius melindungi setiap nyawa." Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine secara simbolis oleh Menkes didampingi Ketua Umum IBI dan perwakilan bidan dari enam pulau besar Indonesia.

Baca juga:

• Pelatih Mesir Kecam Wasit dan FIFA Usai Drama Kontroversial
• Penutupan Bursa 2022: IHSG Lesu, 59 Perusahaan Tercatat IPO