Prancis — Rektor Masjid Paris Tegaskan Muslim Adalah Warga Negara Sah

PARIS — Rektor Masjid Agung Paris (Grande Mosquée de Paris), Chems-Eddine Hafiz, menyampaikan pernyataan tegas terkait posisi umat Islam di tengah makin derasnya wacana politik anti-jilbab di Prancis. Hafiz menegaskan bahwa komunitas Muslim di negara tersebut bukanlah sebatas tamu yang menumpang hidup, melainkan warga negara sah yang memiliki hak dan kewajiban penuh sesuai konstitusi Republik Prancis.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Hafiz melalui sebuah kolom opini (tribune) yang diterbitkan oleh surat kabar terkemuka Prancis, Le Monde. Opini ini dirilis sebagai bentuk reaksi langsung terhadap usulan dari partai politik sayap kanan ekstrem, Rassemblement National (RN), yang secara gencar mendorong undang-undang pelarangan penggunaan jilbab atau kerudung di seluruh ruang publik.

Kritik Atas Aturan Pelarangan Jilbab di Ruang Publik

Dalam tulisannya, Chems-Eddine Hafiz menyoroti logika keliru di balik klaim kelompok politik yang menyatakan bahwa pelarangan jilbab di ruang publik bertujuan untuk membebaskan perempuan Muslim dari tekanan. Menurutnya, tindakan menghukum atau membatasi ruang gerak seorang perempuan justru bertolak belakang dengan semangat kebebasan itu sendiri.

"Menghukum seorang perempuan yang diyakini dipaksa mengenakan kerudung sama sekali tidak membebaskan dirinya dari apa pun. Tindakan tersebut justru memperparah diskriminasi dan mengasingkan mereka dari kehidupan bermasyarakat," tegas Chems-Eddine Hafiz dalam opininya di Le Monde.

Hafiz menilai wacana yang diusung oleh partai Rassemblement National hanyalah bentuk manipulasi isu identitas demi meraih simpati politik. Ia menekankan bahwa pendekatan represif terhadap simbol-simbol keagamaan di area publik tidak akan pernah menjadi solusi efektif untuk menciptakan kesetaraan gender maupun keharmonisan sosial.

Muslim Adalah Bagian Inti dari Republik Prancis

Lebih lanjut, Rektor Masjid Agung Paris ini mengingatkan masyarakat internasional dan publik Prancis mengenai kontribusi besar umat Islam dalam sejarah dan pembangunan negara. Menurutnya, stigma yang kerap dilekatkan pada umat Islam sebagai kelompok luar yang sulit berintegrasi adalah narasi yang sangat menyesatkan.

• Kedudukan Hukum: Umat Islam di Prancis merupakan warga negara penuh yang dilindungi oleh hukum dan konstitusi negara.
• Esensi Sekularisme (Laïcité): Konsep sekularisme Prancis seharusnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, bukan menjadi alat untuk memberangus ekspresi keagamaan di ruang terbuka.
• Perlindungan Hak Perempuan: Hak setiap individu untuk berpakaian dan mengekspresikan keyakinannya harus dihormati tanpa intimidasi politik.

Hafiz menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah pilar utama dari prinsip Liberté, Égalité, Fraternité (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan) yang diusung oleh Republik Prancis. Ketika prinsip sekularisme ditafsirkan sebagai larangan total terhadap simbol keagamaan bagi warga biasa, maka hak-hak mendasar warga negara telah dilanggar.

Ancaman Terhadap Keharmonisan Sosial

Fenomena menguatnya narasi anti-Islam di panggung politik Prancis mengundang kekhawatiran mendalam bagi komunitas Muslim setempat. Wacana pelarangan jilbab secara menyeluruh di jalanan, transportasi umum, dan fasilitas publik dinilai dapat memperlebar jurang polarisasi sosial serta meningkatkan angka tindakan Islamofobia.

Melalui imbauannya, Chems-Eddine Hafiz mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh pemerintahan di Prancis untuk menghentikan politisasi isu keagamaan. Ia menyerukan pentingnya dialog yang inklusif dan saling menghormati demi menjaga integrasi nasional yang kokoh tanpa membeda-bedakan latar belakang keyakinan warga negaranya.