putri-anggraini
Suasana hangat Kota Surabaya mendadak riuh oleh gema lantangan orasi yang membakar semangat di halaman kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA). Ratusan mahasiswa yang terkoordinasi dalam aliansi gerakan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bergelombang guna menyatakan penolakan tegas terhadap pelantikan Prof. Akh. Muzakki sebagai Rektor UINSA untuk periode 2026–2030.
Spanduk-spanduk kecaman serta kibaran bendera organisasi kemahasiswaan memenuhi area tengah kampus. Para demonstran menilai bahwa rekam jejak kepemimpinan serta arah kebijakan yang dibawakan tidak mencerminkan aspirasi akar rumput civitas akademika. Gejolak ini memuncak saat massa secara bersama-sama membacakan petisi penolakan resmi di depan gedung rektorat.
Delapan Poin Tuntutan dan Evaluasi Kebijakan Kampus
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyuarakan setidaknya 8 poin tuntutan utama yang menjadi fondasi penolakan mereka. Poin-poin tersebut mencakup evaluasi menyeluruh atas transparansi tata kelola keuangan kampus, perbaikan fasilitas akademik, pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa yang kerap mendapat intimidasi.
Berikut adalah ringkasan poin-poin krusial yang dituntut oleh para mahasiswa UINSA Surabaya dalam aksi penolakan tersebut:
| No | Kategori Tuntutan | Fokus Isu Utama |
|---|---|---|
| 1 | Transparansi Keuangan | Keterbukaan alokasi dana operasional dan penentuan tarif UKT. |
| 2 | Demokrasi Kampus | Jaminan kebebasan berekspresi dan penghentian tindakan represif. |
| 3 | Fasilitas Akademik | Peningkatan kelayakan sarana belajar serta laboratorium. |
| 4 | Partisipasi Mahasiswa | Keterlibatan perwakilan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan strategis. |
Perwakilan koordinator aksi menyampaikan bahwa gerakan ini murni lahir dari kegelisahan kolektif atas iklim akademik yang dinilai semakin jauh dari nilai-nilai keadilan sosial dan kebebasan mimbar akademik.
"Kami hadir di sini bukan sekadar melakukan penolakan personal, melainkan menuntut pembenahan sistemik. Kepemimpinan kampus harus berpihak pada mahasiswa, bukan sekadar berorientasi pada birokrasi yang kaku. Demokrasi di dalam kampus harus ditegakkan tanpa adanya represi terhadap kebebasan berpendapat mahasiswa," tegas salah satu koordinator aksi dalam orasinya.
Dinamika Tata Kelola dan Urgensi Reformasi PTKIN
Penolakan terhadap kepemimpinan rektor di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UINSA menggarisbawahi pentingnya keterbukaan publik dalam proses suksesi kepemimpinan. Kebijakan pemilihan rektor yang melibatkan Kementerian Agama sering kali dinilai kurang menampung suara riil dari dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa di tingkat universitas.
Para pengamat pendidikan tinggi menilai bahwa riak protes di UINSA ini merupakan cerminan dari meningkatnya kesadaran kritis mahasiswa. Tata kelola perguruan tinggi yang ideal membutuhkan sinergi yang harmonis antara jajaran rektorat dan seluruh elemen civitas akademika agar tercipta iklim belajar yang kondusif dan inovatif.
Jika delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa tidak segera direspons secara konstruktif oleh pihak rektorat maupun Kementerian Agama, massa mengancam akan melancarkan aksi susulan dengan jumlah peserta yang lebih besar. Mereka menegaskan bahwa perjuangan mengawal kepemimpinan UINSA yang bersih, transparan, dan pro-mahasiswa akan terus digelorakan hingga perubahan nyata terwujud.
Comments (0)