Pramono Perintahkan OPD Segera Benahi Lift JPO yang Rusak

Jakarta – Pramono Anung menerbitkan perintah tegas kepada segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera menuntaskan perbaikan seluruh lift jembatan penyeberangan orang (JPO) yang kondisinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi terbatas di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (31/12/2025) sebagai respons atas meningkatnya laporan masyarakat mengenai sarana penyeberangan vertikal yang terbengkalai.

Pramono menekankan bahwa fasilitas publik yang disediakan negara harus berada dalam kondisi prima. "Saya tidak ingin ada lagi laporan dari warga, terutama lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, yang terpaksa mengurungkan niat menyeberang karena lift di JPO mati atau tidak aman," ujarnya dengan nada tegas.

Instruksi Langsung kepada OPD Teknis

Dalam arahannya, Pramono secara spesifik menyasar dua organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Ia memerintahkan kedua dinas tersebut untuk membentuk tim gabungan yang bertugas melakukan inventarisasi kerusakan secara menyeluruh dalam waktu tiga hari kerja. Tim itu wajib mendata jenis kerusakan, penyebab, dan estimasi biaya perbaikan pada setiap unit lift di seluruh JPO yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya minta data itu sudah ada di meja saya paling lambat Jumat pagi. Setelah itu, perbaikan harus langsung dikerjakan. Tidak ada alasan keterbatasan anggaran atau birokrasi yang berbelit. Kalau ada OPD yang tidak sanggup, sampaikan sekarang juga," tegas Pramono di hadapan para kepala dinas yang hadir.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun, terdapat sekitar 350 JPO yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 JPO telah dilengkapi dengan lift untuk mengakomodasi mobilitas vertikal warga. Sayangnya, sebanyak 20 unit di antaranya dilaporkan rusak, dengan kerusakan bervariasi mulai dari panel tombol yang aus, pintu otomatis macet, hingga motor penggerak yang terbakar akibat kelebihan beban dan kurangnya perawatan rutin.

Fokus pada Aksesibilitas Kelompok Rentan

Penekanan Pramono pada perbaikan lift JPO tidak lepas dari komitmennya untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota inklusif yang ramah bagi semua kalangan. Ia mengutip Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara eksplisit mengamanatkan penyediaan aksesibilitas pada fasilitas umum. Menurutnya, membiarkan lift JPO rusak sama artinya dengan menafikan hak dasar warga berkebutuhan khusus untuk bermobilisasi secara mandiri dan aman.

"Ini bukan perkara estetika atau megaproyek. Ini soal kemanusiaan dan penghormatan terhadap konstitusi. Setiap warga negara berhak atas kemudahan akses, dan negara wajib menyediakannya. JPO dengan lift yang berfungsi adalah salah satu wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat," papar Pramono.

Untuk memastikan tidak ada lagi diskriminasi akses, Pramono juga memerintahkan pemasangan tombol panggil darurat dan pengeras suara audio-taktil pada setiap unit lift yang selesai diperbaiki. Fitur ini dikhususkan bagi pengguna dengan keterbatasan penglihatan. Selain itu, ia meminta agar petugas kebersihan dan keamanan yang bertugas di sekitar JPO diberikan pelatihan tanggap darurat dasar, sehingga dapat segera bertindak apabila terjadi kendala operasional lift.

Target Penyelesaian dan Pengawasan Berlapis

Pramono memberikan tenggat waktu tiga pekan ke depan untuk perbaikan kerusakan ringan hingga sedang, sedangkan untuk kerusakan berat yang membutuhkan pergantian komponen impor, ia masih memberikan toleransi hingga akhir Januari 2026. Seluruh proses perbaikan akan diawasi secara berlapis oleh Inspektorat Daerah dan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, setiap progres perbaikan wajib diunggah secara real-time ke situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta papan informasi elektronik di lokasi JPO. "Transparansi ini penting agar warga bisa ikut mengawasi dan tidak ada lagi permainan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak," tambah Pramono.

Di penghujung rapat, Pramono kembali mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah. Ia tidak segan mencopot kepala dinas yang gagal menjalankan instruksi perbaikan lift JPO ini. "Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kalau ada yang memperlambat, saya pastikan akan ada evaluasi kepemimpinan di dinas terkait," pungkasnya menutup rapat koordinasi.

Instruksi tegas ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk komunitas disabilitas dan pengamat perkotaan. Mereka berharap momentum ini menjadi titik balik bagi tata kelola fasilitas publik di Jakarta, di mana pemeliharaan menjadi prioritas setara dengan pembangunan. Perbaikan lift JPO dinilai bukan sekadar urusan teknokratis, melainkan cermin peradaban sebuah kota yang menghormati seluruh warganya tanpa terkecuali.