Pramono Percepat Pembebasan 133 Bidang Tanah Normalisasi Ciliwung

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program normalisasi Sungai Ciliwung dengan mempercepat proses pembebasan lahan. Peninjauan langsung dilakukan di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis (29/1/2026), guna memastikan progres pembebasan 133 bidang tanah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

"Pembebasan lahan ini menjadi kunci utama kelancaran normalisasi Ciliwung. Kami targetkan seluruh proses rampung sesuai jadwal agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai," tegas Pramono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi jajaran perangkat daerah, termasuk unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Rapat koordinasi lapangan dilakukan untuk memetakan kendala administrasi dan sosial yang masih menghambat penyelesaian pembebasan lahan.

Rincian Bidang Tanah yang Dibebaskan

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 133 bidang tanah di Kelurahan Cawang masuk dalam daftar prioritas pembebasan. Lahan-lahan tersebut tersebar di beberapa rukun warga (RW) yang berbatasan langsung dengan sempadan sungai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan skema ganti untung bagi warga terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Setiap bidang tanah yang dibebaskan mengikuti mekanisme appraisal independen serta kesepakatan dengan pemilik lahan," ujar Pramono.

Proses pembebasan lahan merupakan tahapan krusial dalam proyek normalisasi Ciliwung yang telah lama menjadi perhatian publik. Sungai Ciliwung dikenal sebagai salah satu penyumbang utama banjir di kawasan Jakarta, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi. Normalisasi diharapkan mampu memperlebar kapasitas tampung air dan mempercepat aliran menuju pintu air.

Sinergi Lintas Instansi dalam Rapat Koordinasi

Pramono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait. Ia menyatakan bahwa percepatan pembebasan lahan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan koordinasi lintas sektor, termasuk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Kami menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan banjir Jakarta. Normalisasi Ciliwung merupakan bagian dari program strategis nasional yang harus dieksekusi dengan tepat waktu," tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas pula mekanisme penyelesaian sengketa lahan, pendataan ulang bidang yang belum bersertifikat, serta skema relokasi bagi warga yang terdampak. Pemerintah provinsi berjanji menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) sebagai alternatif hunian bagi warga yang terdampak pembebasan.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta menyatakan bahwa setelah pembebasan lahan rampung, pekerjaan konstruksi akan dibagi dalam beberapa zona. Zona prioritas meliputi kawasan Cawang hingga Kalibata, yang dinilai memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi.

Target Penyelesaian dan Dampak Jangka Panjang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh proses pembebasan lahan di Cawang selesai pada triwulan kedua 2026. Setelah itu, pekerjaan fisik normalisasi berupa pengerukan, pembangunan turap, serta pelebaran alur sungai akan segera dilaksanakan.

"Keputusan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Kami tidak ingin program ini berhenti di tengah jalan," ujar Pramono.

Selain normalisasi, pemerintah provinsi juga menggencarkan program naturalisasi melalui pembangunan sumur resapan, penataan kawasan tepi air, serta pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang bantaran sungai. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekologis kawasan.

Pengamat tata kota menilai percepatan pembebasan lahan Ciliwung menjadi ujian kredibilitas pemerintah provinsi dalam mengeksekusi janji politiknya. Transparansi harga ganti untung serta keterlibatan warga dalam proses dilakukan untuk menghindari potensi konflik sosial yang kerap terjadi pada proyek serupa di masa lalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh tahapan normalisasi Ciliwung akan diawasi secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada publik. Pramono berjanji menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama kepemimpinannya di Jakarta.