Pramono Klaim PPDB Jakarta 2026 Lancar, Janji Perluas Sekolah Swasta Gratis

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 berlangsung lancar tanpa kendala berarti, sekaligus mengumumkan rencana ekspansi program sekolah swa...

Jul 13, 2026 - 21:33
0 0

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 berlangsung lancar tanpa kendala berarti, sekaligus mengumumkan rencana ekspansi program sekolah swasta gratis yang selama ini telah dijalankan di 103 sekolah. Dalam keterangan pers yang digelar di Balaikota Jakarta, Senin (12/5/2026), Pramono menyatakan bahwa sistem daring yang diterapkan mampu menampung lebih dari 300 ribu pendaftar sejak dibuka tiga hari yang lalu. “Kami memantau langsung bahwa server stabil, tidak ada laporan gangguan signifikan, dan seluruh tahap verifikasi berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan,” ujarnya.

“Saya pastikan PPDB tahun ini menjadi yang paling tertib dalam lima tahun terakhir. Ini hasil dari penyempurnaan regulasi dan koordinasi intensif antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua murid.”

Pelaksanaan PPDB 2026 Diklaim Tanpa Gejolak

Hari pertama pendaftaran secara daring menunjukkan peningkatan partisipasi sebesar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 78 persen peminat memilih jalur zonasi. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bambang Suherman, mengungkapkan bahwa kuota sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA telah ditambah sebesar 15 persen melalui optimalisasi ruang kelas dan pembukaan unit sekolah baru di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. “Kami tidak menemukan aduan terkait dugaan kecurangan domisili sebagaimana terjadi pada PPDB 2024. Ini menandakan pengawasan ketat dan penggunaan teknologi verifikasi titik koordinat melalui satelit berhasil meminimalkan praktik manipulasi,” kata Bambang. Ia menambahkan bahwa seluruh data pendaftar langsung terintegrasi dengan sistem kependudukan dan pencatatan sipil secara real-time, sehingga penyimpangan data bisa langsung terdeteksi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membentuk posko pengaduan di lima wilayah administrasi. Hingga siang hari, posko tersebut hanya menerima 47 laporan, sebagian besar berupa pertanyaan teknis terkait unggah dokumen, bukan indikasi pelanggaran. “Kami sudah siapkan 200 personel yang bertugas hingga masa sanggah berakhir pada 29 Mei 2026,” tandas Bambang. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Doni Saputra, menilai kelancaran PPDB 2026 tidak lepas dari penerapan kebijakan afirmasi yang lebih tepat sasaran. “Proporsi kuota bagi keluarga tidak mampu dan peserta didik berkebutuhan khusus dinaikkan, tetapi tidak sampai menimbulkan resistensi dari masyarakat kelas menengah karena perluasan daya tampung,” jelasnya.

Program Sekolah Swasta Gratis Akan Ditingkatkan

Di tengah laporan positif PPDB, Pramono mencuri perhatian dengan janji menambah jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program pembiayaan penuh oleh pemerintah. Saat ini, sebanyak 103 sekolah swasta sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui skema kontrak layanan pendidikan yang mencakup biaya bulanan, seragam, buku, hingga kegiatan ekstrakurikuler. “Target kami adalah menambah 60 sampai 80 sekolah swasta baru dalam program ini pada tahun ajaran 2027/2028. Dengan begitu, total lebih dari 180 sekolah swasta gratis akan tersedia bagi warga Jakarta,” tegas Pramono. Ia merinci, anggaran sebesar Rp 1,2 triliun sudah dialokasikan dalam KUA-PPAS 2027 untuk mendukung kebijakan tersebut, meningkat 30 persen dari alokasi tahun berjalan.

Ekspansi ini, lanjut Pramono, akan difokuskan di kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi dan minim keberadaan sekolah negeri, seperti Tambora, Cengkareng, dan Ciracas. “Kami tidak hanya mengejar kuantitas. Setiap sekolah swasta yang ingin bermitra wajib memenuhi standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025. Mereka harus melalui asesmen mutu oleh Badan Akreditasi Nasional dan mempertahankan rasio guru terhadap siswa minimal 1:25,” paparnya. Pemerintah provinsi juga akan memberikan insentif tambahan bagi sekolah swasta yang bersedia menyediakan kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Pramono menandaskan, langkah ini ditempuh agar disparitas kualitas antara sekolah negeri dan swasta dapat dipersempit, sehingga tidak ada lagi stigma bahwa sekolah swasta mitra adalah pilihan kelas dua.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Jakarta, tanpa memandang latar belakang ekonomi, bisa mengakses pendidikan bermutu. Program ini adalah wujud nyata keadilan sosial di bidang pendidikan.”

Respons dan Langkah Berikutnya

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Surya Kusuma, menyambut baik rencana perluasan tersebut. Menurutnya, parlemen akan mengawal pengesahan anggaran dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses seleksi sekolah mitra. “Kami mengusulkan agar sistem seleksi diperketat dengan melibatkan tim independen dari perguruan tinggi. Transparansi dalam penentuan sekolah penerima dana publik menjadi kunci,” ujar Surya. Ia juga meminta Dinas Pendidikan mempercepat digitalisasi manajemen sekolah swasta mitra agar pengawasan penggunaan dana bisa dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Komisi E berencana menggelar rapat koordinasi dengan Bappeda dan Inspektorat pada pekan ketiga Mei 2026 untuk membahas detail teknis perluasan program.

Di sisi lain, kalangan orang tua murid menyuarakan harapan agar program gratis tidak hanya mencakup biaya SPP, melainkan juga transportasi dan konsumsi bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Murid Jakarta, Sri Widayanti, mengungkapkan bahwa biaya pendukung pendidikan masih menjadi beban bagi banyak keluarga. “Kami berharap tahun depan, pemerintah bisa mengintegrasikan bantuan transportasi gratis dan program makan bergizi gratis ke dalam sekolah-sekolah mitra ini,” katanya. Pramono menanggapi usulan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji sinergi antara program sekolah swasta gratis dengan program penanganan kemiskinan yang sudah berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar Plus dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah. “Sinergi antarbadan ini akan kami rumuskan dalam rancangan peraturan gubernur baru sebelum akhir tahun 2026,” pungkasnya.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
bagus-nugroho

Reporter Kebijakan Publik. Fokus pada APBN, otonomi daerah, dan reformasi birokrasi.

Comments (0)

User