Prabowo: Pengalaman Tempur di Pelosok Lahirkan Koperasi Merah Putih

Jakarta, Apaberita – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa gagasan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih lahir dari pengalaman langsungnya saat bertugas sebagai prajurit di berbagai pelosok Nusantara. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Desa 2026 yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). “Saat saya masih dinas aktif, saya ditempatkan di banyak desa terpencil. Saya menyaksikan sendiri betapa besar potensi rakyat, namun terkunci oleh minimnya akses modal dan pasar,” ujar Presiden di hadapan para menteri dan kepala daerah.

Pernyataan tersebut merupakan penegasan resmi pertama Kepala Negara perihal filosofi dasar program yang akan menyasar lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Presiden menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih bukan semata lembaga simpan-pinjam, melainkan pusat konsolidasi hasil bumi, distribusi kebutuhan pokok, dan pengembangan usaha mikro yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh warga desa.

Inspirasi dari Medan Tugas

Presiden menceritakan, saat masih menjadi perwira muda di Komando Pasukan Khusus, ia kerap diterjunkan ke kawasan yang infrastruktur dasarnya nyaris tidak tersentuh. “Di perbatasan Kalimantan, di pegunungan Papua, di pulau-pulau terluar, saya bertemu petani yang hasil panennya melimpah tetapi nilainya anjlok karena tidak ada akses logistik. Dari situlah saya memahami bahwa kekuatan kolektif adalah jawabannya,” kenangnya. Pengalaman itu kemudian ia rumuskan bersama tim penasihat setelah kembali ke pemerintahan.

Menurut catatan resmi yang dikutip dari Sekretariat Kabinet, konsep Koperasi Merah Putih sudah dibahas dalam rapat terbatas sejak Maret 2026. Rancangan Peraturan Presiden yang menjadi payung hukumnya telah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan tengah menunggu pengesahan akhir. Skema tersebut akan mengintegrasikan koperasi dengan dana desa, program padat karya, serta jaringan BUMN logistik.

Desain dan Tujuan Strategis

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Arif Rahman Hakim, yang hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa setiap desa akan didorong memiliki satu Koperasi Merah Putih. “Berdasarkan data per Juni 2026, dari 74.961 desa, baru 42 persen yang memiliki koperasi aktif. Dengan instruksi Presiden, kami menargetkan akhir 2027 seluruh desa sudah berdiri koperasi yang terhubung dengan platform digital pasar induk,” ujarnya. Pemerintah juga menyiapkan alokasi stimulus perdana sebesar Rp48 triliun dalam APBN 2027 yang akan dikucurkan melalui skema dana bergulir berbunga rendah.

Koperasi didesain memiliki empat unit usaha inti: unit pengadaan, unit pemasaran hasil tani dan tangkap, unit keuangan inklusif, serta unit toko komoditas yang menjual sembako dengan harga di bawah pasar. Sistem audit dan pengawasan akan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemendesa dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Presiden dalam arahannya berulang kali menekankan pentingnya tata kelola transparan. “Jangan ada lagi koperasi yang hanya jadi papan nama. Koperasi Merah Putih harus menjadi denyut nadi ekonomi desa,” tegasnya.

Implementasi dan Dukungan Lintas Kementerian

Menteri Koperasi dan UKM, Siti Nur Azizah, yang mendampingi Presiden selepas rapat, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun modul pelatihan bagi 200 ribu pendamping desa. “Kami tidak ingin koperasi gagal karena lemahnya kapasitas manajerial. Oleh karena itu, setiap pendamping akan tersertifikasi dan ditempatkan di desa selama dua tahun,” kata Siti. Lebih lanjut, Kementerian BUMN diminta menyediakan akses pasar melalui ekosistem Pasar PAK (Pangan Agregator Komoditas) dan menyiapkan offtaker bagi produk unggulan desa.

Dalam rapat yang berlangsung hampir tiga jam itu, Presiden juga mewanti-wanti para bupati yang hadir untuk tidak mempolitisasi program. “Koperasi ini milik rakyat, bukan milik partai. Siapa yang coba-coba menjadikan ini alat politik, saya sendiri yang akan tindak,” ucapnya. Sejumlah kepala daerah yang diwawancarai Apaberita selepas pertemuan menyambut antusias. Bupati Kabupaten Kuningan, Dwi Putra Nugraha, mengatakan akan segera mengalokasikan 15 persen dana desa tahun depan untuk modal awal koperasi di wilayahnya.

Dengan rampungnya arahan kebijakan dari level tertinggi, Koperasi Desa Merah Putih kini tinggal menunggu penetapan Peraturan Presiden. Dokumen yang telah beredar di kalangan kementerian menyebutkan, peluncuran perdana akan dilaksanakan serentak di delapan provinsi percontohan pada peringatan Hari Koperasi 2026, 12 Juli mendatang. Presiden menutup pidatonya dengan menekankan, “Koperasi Merah Putih adalah wujud kemandirian bangsa yang saya cita-citakan sejak masih memakai seragam loreng.”

Baca juga:

• Ahli dan Pelaku UMKM Sebut Istirahat sebagai Investasi Strategis
• TASPEN Cairkan Santunan Rp1,08 Miliar untuk Dua Ahli Waris ASN di Kepri