Prabowo Minta Evaluasi Program MBG Dilakukan secara Matang

Presiden Prabowo Subianto meminta agar proses perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji secara matang dan tidak terburu-buru. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina saat menyampaikan arahan presiden di hadapan jajarannya di Jakarta, Selasa (15/6/2026). Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dalam setiap langkah penyempurnaan program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut.

Pesan Presiden: Utamakan Ketelitian

Agustina mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa program MBG harus segera dibenahi, namun tanpa mengorbankan kualitas data dan sasaran. "Presiden menyatakan perbaikan harus dikaji secara menyeluruh, jangan sampai ada kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak menerima. Kehati-hatian adalah prioritas," ujar Agustina dalam rapat koordinasi internal di kantor BGN.

Menurut Agustina, arahan tersebut menindaklanjuti temuan di lapangan yang menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Berdasarkan evaluasi awal, masih ditemukan anak-anak di luar kategori prioritas yang masuk daftar, sementara sebagian anak dari keluarga kurang mampu belum terdata. Oleh karena itu, Presiden meminta agar tim BGN melakukan verifikasi ulang secara bertahap, bukan sekadar mempercepat distribusi.

Fokus pada Penataan Penerima Manfaat

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa fokus utama perbaikan MBG adalah penataan data penerima manfaat. Program yang telah bergulir sejak tahun sebelumnya menjangkau lebih dari 20 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, akurasi data menjadi kunci agar anggaran negara tepat sasaran. Agustina menjelaskan, "Kami akan memperbarui basis data dengan melibatkan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah. Pendataan ulang akan dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus, untuk menghindari kekacauan."

BGN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk mencocokkan data penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mewajibkan sinergi data lintas kementerian.

Langkah Selanjutnya: Uji Coba Terbatas

Setelah proses verifikasi selesai, BGN berencana melakukan uji coba terbatas pada sejumlah sekolah di beberapa provinsi. Agustina menyebutkan bahwa uji coba itu akan berlangsung selama tiga bulan ke depan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. "Hasil evaluasi dari uji coba akan menjadi dasar bagi perbaikan lebih lanjut. Presiden ingin setiap perubahan didasarkan pada bukti lapangan, bukan asumsi," jelasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar BGN menyusun peta jalan (roadmap) perbaikan MBG hingga akhir tahun 2026. Dokumen tersebut harus mencakup target penurunan angka malnutrisi, indikator kinerja, serta mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan orang tua murid dan komite sekolah.

Dukungan dan Kritik

Keputusan untuk tidak terburu-buru mendapat tanggapan beragam dari fraksi-fraksi di DPR. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Hidayat, menyatakan dukungannya. "Kami mengapresiasi sikap presiden yang tidak ingin sekadar cepat, tetapi tepat sasaran. Program MBG adalah investasi jangka panjang sumber daya manusia," ujarnya dalam Rapat Koordinasi dengan BGN beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar evaluasi tetap mempertimbangkan kebutuhan mendesak anak-anak di daerah dengan angka stunting tinggi. Juru bicara Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan, "Kami memahami perlunya ketelitian, namun jangan sampai anak-anak kelaparan menunggu perbaikan data yang terlalu lama. Harus ada solusi sementara." Menanggapi hal itu, Agustina menegaskan bahwa saat ini program MBG masih berjalan normal bagi penerima yang sudah terverifikasi, dan penyesuaian hanya dilakukan untuk data baru.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 85 triliun untuk program MBG dalam APBN 2026. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi, logistik, serta honor tenaga gizi di sekolah. Dengan adanya perbaikan yang hati-hati, diharapkan efektivitas program dapat meningkat dan mengurangi potensi kebocoran anggaran.

Agustina menutup keterangannya dengan menekankan komitmen BGN untuk menjalankan arahan presiden secara profesional. "Kami akan bekerja sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Perbaikan yang dilakukan hari ini adalah pondasi bagi generasi masa depan yang lebih sehat dan cerdas," pungkasnya.