Prabowo Bantah Kabinet Gemuk, Bandingkan dengan Timor Leste

Presiden Prabowo Subianto merespons santai kritik publik yang menyoroti jumlah kementerian dalam kabinetnya yang disebut-sebut berlebihan. Dalam kesempatan tersebut, ia justru membandingkan efisiensi kabinet Indonesia dengan negara tetangga, Timor Leste, sebagai bentuk pembelaan terhadap kebijakan kabinetnya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 18 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa jumlah kementerian yang ada saat ini masih dalam batas kewajaran jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas wilayah dan kompleksitas pemerintahan serupa.

Stabilitas Politik dengan Dukungan Tujuh Partai

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan yang didukung oleh koalisi besar di parlemen. Ia menyatakan bahwa kabinetnya mendapatkan dukungan dari tujuh dari delapan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

"Dukungan dari tujuh partai ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki landasan politik yang kuat untuk menjalankan program-program pembangunan nasional," tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta Muktamar NU.

Koalisi yang luas ini, menurut Prabowo, menjadi salah satu faktor penopang stabilitas pemerintahan yang sedang dibangun. Dengan mayoritas dukungan di parlemen, kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dinilai dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan politik yang berarti.

Perbandingan dengan Kabinet Negara Tetangga

Untuk menjawab kritik mengenai jumlah kementerian yang dianggap berlebihan, Prabowo mengambil pendekatan perbandingan dengan negara lain. Ia mencontohkan kondisi di Timor Leste yang notabene merupakan negara tetangga Indonesia.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, kabinet kita masih tergolong efisien. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara kecil yang jumlah penduduknya jauh berbeda," kata Prabowo.

Dalam pandangannya, jumlah kementerian yang ada saat ini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang seluas wilayah Indonesia. Setiap kementerian memiliki tupoksi yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Prabowo menambahkan bahwa pembentukan kementerian juga memperhatikan aspek demografi, geografis, dan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Ia memastikan bahwa setiap kementerian yang dibentuk memiliki beban kerja yang proporsional dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan.

Respons terhadap Kritik Publik

Sejumlah pihak sebelumnya menyoroti bahwa jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo tergolong cukup banyak dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. Kritik ini muncul seiring dengan pembentukan sejumlah kementerian baru yang dianggap belum memiliki urgensi yang memadai.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menyatakan bahwa pembentukan kabinet dilakukan berdasarkan kajian mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan negara. Ia memastikan bahwa setiap kementerian yang ada memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah.

"Kabinet ini dibentuk untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan politik semata. Setiap kementerian memiliki tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat," tegas Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari masyarakat. Namun, ia berharap kritik tersebut disampaikan secara konstruktif demi kebaikan bersama dan kemajuan bangsa.

Dengan adanya perbandingan ini, Prabowo berharap masyarakat dapat memahami pertimbangan pemerintah dalam membentuk kabinet. Ia menekankan bahwa tujuan utama pembentukan kabinet adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia di berbagai pelosok tanah air.