Menteri PPPA Sayangkan 153 Anak Terlibat Ricuh Demo di DPR

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyesalkan keterlibatan 153 anak dalam kericuhan yang terjadi pasca-demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers resmi pada Jumat, 8 Agustus 2026, di Jakarta.

Arifah Fauzi menegaskan bahwa pelibatan anak dalam situasi kericuhan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak perlindungan anak yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beliau menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelibatan dalam situasi yang dapat mengancam keselamatan fisik maupun psikologis mereka.

Perlindungan Anak Jadi Prioritas Utama

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, Menteri Arifah Fauzi menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya menjadi bagian dari dinamika politik yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

"Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk ancaman. Keterlibatan mereka dalam kericuhan демонстрации merupakan pelanggaran moral dan hukum yang tidak dapat ditoleransi," tegas Arifah Fauzi dalam pernyataan resminya.

Koordinasi Antar Lembaga Diperkuat

Sebagai langkah nyata, Kementerian PPPA akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, Kepolisian Republik Indonesia, dan Dinas Sosial di tingkat daerah untuk melakukan identifikasi dan penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam kericuhan. Tim terpadu akan dibentuk untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.

Arifah Fauzi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menindak tegas setiap pihak yang terbukti melibatkan anak-anak dalam aksi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Beliau menekankan bahwa sanksi hukum akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perlindungan anak.

Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Selain upaya penindakan, Kementerian PPPA juga akan meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat luas. Kampanye ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa yang akan datang dan memastikan bahwa anak-anak tidak lagi menjadi korban dari dinamika sosial-politik.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga anak-anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak," tutup Arifah Fauzi dalam konferensi pers tersebut.