PKB Bidik Marzuki Mustamar sebagai Calon Wakil Gubernur Jatim

JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membidik mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, untuk diusung sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024. Penjajakan terhadap kiai asal Malang tersebut dilakukan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu seiring berlangsungnya pembahasan internal mengenai komposisi pasangan calon yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Faisol Riza, menegaskan bahwa nama Marzuki Mustamar merupakan satu di antara sejumlah tokoh yang masuk dalam radar partai. Menurutnya, pertimbangan utama PKB adalah kekuatan basis dukungan figur tersebut di kalangan warga nahdliyin yang menjadi segmen pemilih terbesar di Jawa Timur.

"Kiai Marzuki adalah tokoh yang rekam jejaknya tidak diragukan di Nahdlatul Ulama. Beliau pernah memimpin PWNU Jawa Timur dan dikenal dekat dengan pesantren. Nama beliau tentu menjadi pertimbangan serius," ujar Faisol di Jakarta.

Kendati demikian, Faisol menyatakan partainya belum menetapkan keputusan final. Ia menyebut seluruh nama yang beredar masih berada dalam tahap penjajakan dan komunikasi politik, baik dengan tokoh bersangkutan maupun dengan partai politik lain yang berpotensi menjadi mitra koalisi.

Rekam Jejak Marzuki Mustamar

Marzuki Mustamar dikenal sebagai kiai sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad di Kota Malang. Ia menjabat Ketua PWNU Jawa Timur periode 2018 hingga 2023 sebelum digantikan oleh KH Abdul Hakim Mahfudz. Selama memimpin PWNU Jawa Timur, ia dikenal tegas dalam menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah serta aktif membina jaringan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di berbagai daerah.

Di kalangan nahdliyin, nama Marzuki dinilai memiliki pengaruh kuat, khususnya di wilayah Malang Raya dan kawasan Mataraman. Basis tersebut dipandang strategis karena suara nahdliyin tersebar hampir merata di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Pertimbangan Elektoral PKB

PKB berada pada posisi politik yang kuat menjelang Pilkada Jawa Timur. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2024, PKB tercatat sebagai peraih kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dengan 27 kursi. Dengan modal tersebut, PKB memenuhi ambang batas pencalonan dan dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Meski demikian, PKB tetap membuka ruang komunikasi dengan partai politik lain. Sejumlah pengurus partai menilai koalisi tetap diperlukan untuk memperkuat mesin pemenangan, mengingat peta persaingan di Jawa Timur diprediksi berlangsung ketat.

"Kami terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Semua masih cair, dan keputusan akhir akan ditetapkan melalui mekanisme partai," kata Faisol.

Dinamika Bursa Calon Gubernur Jawa Timur

Hingga kini, bursa calon gubernur Jawa Timur masih diwarnai sejumlah nama besar. Gubernur petahana Khofifah Indar Parawansa santer disebut akan kembali maju, sementara Wakil Gubernur petahana Emil Elestianto Dardak yang merupakan kader Partai Demokrat juga digadang-gadang naik kelas sebagai calon gubernur.

Kondisi tersebut membuat posisi calon wakil gubernur menjadi krusial. PKB ditengarai ingin menempatkan kader atau tokoh yang dekat dengan partai pada posisi orang kedua di Jawa Timur, siapa pun yang kelak diusung sebagai calon gubernur. Nama Marzuki Mustamar dipandang merepresentasikan kalangan kiai pesantren yang selama ini menjadi tulang punggung dukungan terhadap PKB.

Tahapan Pilkada Serentak 2024

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Pemungutan suara Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. PKB menyatakan akan mengumumkan pasangan calon yang diusung sebelum masa pendaftaran berakhir, setelah seluruh proses penjajakan dan konsolidasi internal rampung.

Sejumlah pengamat menilai, langkah PKB membidik tokoh sekaliber Marzuki Mustamar menunjukkan keseriusan partai tersebut mengonsolidasikan suara nahdliyin. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat PKB yang dipimpin Ketua Umum Muhaimin Iskandar.