Pj Gubernur BI: Rapat KSSK-Prabowo Tidak Bahas Suksesi

Jakarta — Penjabat Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa rapat koordinasi antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (27/7) sama sekali tidak menyinggung ihwal suksesi jabatan Gubernur BI definitif. Klarifikasi ini merespons spekulasi yang berkembang di kalangan pelaku pasar dan awak media pasca-mundurnya Perry Warjiyo yang akan memasuki masa purnatugas.

Agenda Rapat Murni Stabilitas Sistem Keuangan

Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dihadiri oleh seluruh anggota KSSK, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku anggota merangkap sekretaris, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Destry Damayanti yang mewakili Bank Indonesia sebagai Pj Gubernur BI. Presiden Prabowo memimpin langsung rapat yang berlangsung selama hampir dua jam di ruang kerja presiden.

Menurut keterangan tertulis yang dirilis Biro Pers Istana, rapat tersebut membahas tiga agenda utama. Pertama, evaluasi kondisi perekonomian domestik semester pertama 2026, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,1 persen secara tahunan. Kedua, pemantauan indikator stabilitas sistem keuangan seperti rasio kecukupan modal perbankan yang berada di level 26,8 persen dan likuiditas yang tetap longgar. Ketiga, langkah antisipatif menghadapi risiko eksternal dari perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian suku bunga acuan bank sentral utama dunia.

"Rapat KSSK bersama Bapak Presiden hari ini murni membahas perkembangan stabilitas sistem keuangan nasional terkini. Tidak ada satu pun agenda yang menyentuh suksesi di Bank Indonesia," ujar Destry Damayanti dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin petang.

Klarifikasi Tegas dari Pj Gubernur BI

Destry yang sejak Januari 2026 menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur menyampaikan bahwa isu pencarian Gubernur BI definitif sepenuhnya merupakan kewenangan konstitusional Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menegaskan bahwa forum KSSK tidak pernah dirancang untuk membahas pergantian pimpinan bank sentral karena fungsinya terbatas pada koordinasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

"Forum KSSK adalah mekanisme koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Mengenai Gubernur BI definitif, prosesnya berada di ranah Presiden dan DPR sesuai Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi, spekulasi yang menghubungkan rapat ini dengan suksesi BI sama sekali tidak berdasar," tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons pertanyaan sejumlah jurnalis yang menyaksikan kehadiran beberapa nama yang selama ini digadang-gadang sebagai kandidat kuat Gubernur BI di lingkungan Istana pada hari yang sama. Destry menegaskan bahwa kehadiran beberapa figur tersebut tidak memiliki kaitan dengan agenda rapat KSSK.

Dinamika Proses Suksesi Gubernur BI

Masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI akan berakhir pada 24 Mei 2028. Namun, tradisi ketatanegaraan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa Presiden mengajukan calon tunggal kepada DPR paling lambat tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir. Mekanisme ini membuka ruang bagi Presiden untuk menyampaikan surat pencalonan lebih awal, terutama dengan mempertimbangkan masa transisi yang ideal bagi stabilitas kebijakan moneter.

Seorang pejabat senior di lingkungan DPR yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pimpinan dewan belum menerima surat presiden terkait pencalonan Gubernur BI yang baru. "Komisi XI DPR siap melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan kapan pun surat itu masuk, tapi sampai hari ini belum ada. Proses politik di Senayan masih fokus pada pembahasan rancangan undang-undang prioritas," ujarnya.

Di pasar keuangan, ketidakpastian suksesi BI sempat memicu sedikit volatilitas pada nilai tukar rupiah yang melemah 0,3 persen ke level Rp15.780 per dolar AS pada perdagangan pagi. Namun, setelah klarifikasi Destry, rupiah kembali menguat tipis seiring masuknya aliran modal asing ke pasar obligasi domestik. Analis pasar menilai, pelaku pasar sebenarnya lebih membutuhkan kejelasan arah kebijakan moneter daripada percepatan penunjukan gubernur baru, mengingat sinergi fiskal-moneter di bawah KSSK sudah berjalan cukup solid.

Komitmen Stabilitas di Tengah Dinamika Politik

Rapat KSSK dengan Presiden kemarin juga menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Di antaranya adalah perpanjangan periode fleksibilitas Giro Wajib Minimum hingga akhir 2026, penguatan koordinasi pengawasan perbankan antara OJK dan BI, serta penerbitan obligasi pemerintah ritel seri baru guna memperdalam pasar keuangan domestik. Seluruh kebijakan koordinatif ini diputuskan tanpa menyinggung agenda suksesi atau kepentingan politik tertentu.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menambahkan bahwa KSSK akan terus menggelar rapat rutin bulanan untuk memantau 12 indikator stabilitas sistem keuangan nasional. "Kami tidak ingin ada gangguan komunikasi antar otoritas keuangan. Koordinasi harus solid, apalagi menjelang masa transisi kepemimpinan di berbagai institusi," katanya di kantornya, Selasa (28/7).

Dengan demikian, isu suksesi Gubernur BI untuk sementara meredam setelah klarifikasi resmi dari Pj Gubernur BI. Destry Damayanti pun memastikan akan terus menjalankan tugas sampai pelantikan gubernur definitif tanpa terpengaruh spekulasi politik yang beredar. "Stabilitas moneter dan sistem keuangan adalah prioritas, bukan isu siapa yang akan menduduki jabatan tertentu," tutupnya.