Perluasan Digitalisasi Bansos Jadi Fondasi GovTech, Mendagri Beri Dukungan Penuh

Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memacu laju transformasi digital di segala lini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap percepatan implementasi Government Technology (GovTech) sebagai fondasi utama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern. Salah satu tonggak penting dalam peta jalan tersebut adalah perluasan program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Penegasan ini disampaikan oleh Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos. Rapat tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa (30/6). Agenda ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius meletakkan fondasi GovTech melalui layanan publik yang langsung menyasar masyarakat luas.

"Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," ujar Tito dalam keterangannya yang dikutip Apaberita.com, Selasa (30/6/2026).

Langkah ekspansi ke 43 kabupaten dan kota ini bukan sekadar proyek teknologi biasa. Digitalisasi bansos dinilai sebagai komponen vital dalam reformasi birokrasi. Dengan sistem digital, penyaluran bantuan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menghilangkan praktik birokrasi yang lamban dan rawan penyimpangan melalui intervensi teknologi.

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa GovTech diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai sistem layanan publik yang selama ini terpisah-pisah. Bantuan sosial, sebagai program dengan volume transaksi dan basis penerima yang sangat besar, menjadi arena uji ideal untuk mengukur kesiapan infrastruktur digital daerah sebelum diterapkan secara nasional ke sektor lain seperti administrasi kependudukan dan perizinan.

Apaberita.com mencatat, transformasi digital di level pemerintahan daerah memang mensyaratkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemda. Melalui piloting ini, Kemendagri ingin memastikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, tidak ada lagi ketimpangan digital yang menghambat pemerataan kesejahteraan.