Pengungsi Gempa Nagekeo Bertahan Menanti Bantuan Pemerintah

Ratusan warga korban gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Senin, 17 Agustus 2026, masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Lapangan Marapokot, Kecamatan Nagekeo, sambil menanti penyaluran bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pantauan di lokasi pengungsian pada Senin menunjukkan sejumlah warga tengah mencuci peralatan masak di samping tenda di lapangan terbuka. Kegiatan itu menjadi pemandangan rutin sejak ribuan jiwa mengungsi menyusul gempa yang merusak ratusan rumah di wilayah pesisir Nagekeo.

Para pengungsi menempati lebih dari 300 tenda yang didirikan di atas lapangan terbuka Marapokot. Sebagian besar di antara mereka berasal dari desa-desa di pesisir selatan yang mengalami kerusakan terparah akibat guncangan.

Kondisi Warga di Lokasi Pengungsian

Berdasarkan pendataan sementara posko pengungsian, jumlah warga yang tercatat di Lapangan Marapokot mencapai 1.247 jiwa dari 412 kepala keluarga. Mereka mengungsi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Nagekeo pada Kamis, 13 Agustus 2026, dini hari.

Kebutuhan mendesak yang dilaporkan warga meliputi air bersih, makanan siap saji, perlengkapan dapur, serta layanan kesehatan bagi anak-anak dan warga lanjut usia. Kepala Posko Pengungsian Marapokot, Stefanus Bupu, menyatakan distribusi air bersih menjadi prioritas utama karena sumber air di lokasi pengungsian belum memadai.

"Kebutuhan air bersih masih menjadi persoalan utama. Setiap pagi, warga harus mengantre untuk mendapatkan air dari tangki yang disiagakan pemerintah daerah," ujar Stefanus Bupu, Senin.

Pantauan di lokasi menunjukkan warga tetap menjalankan aktivitas harian, termasuk menyiapkan makanan secara bergotong royong di dapur umum. Peralatan masak yang tersedia masih terbatas, sehingga warga secara bergiliran menggunakan peralatan yang disumbangkan relawan.

Pemerintah Salurkan Bantuan Secara Bertahap

Pemerintah Kabupaten Nagekeo menegaskan bantuan logistik telah disalurkan secara bertahap sejak hari pertama masa tanggap darurat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo, Agustinus Dega, menyatakan pendistribusian bantuan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Bantuan logistik telah mulai disalurkan secara bertahap sejak Kamis malam. Kami memprioritaskan kebutuhan dasar, yaitu air bersih, makanan siap saji, dan obat-obatan bagi pengungsi," ujar Agustinus Dega, Senin.

Dega menambahkan, penyaluran bantuan dikoordinasikan melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, serta organisasi relawan. Berdasarkan keputusan rapat, pendistribusian diprioritaskan ke lokasi pengungsian yang paling sulit dijangkau kendaraan.

Bantuan dari Pemerintah Provinsi NTT telah tiba di Nagekeo pada Minggu, 16 Agustus 2026, berupa 10 ton beras, 2.000 dus air minum, dan 500 paket makanan siap saji. Seluruh bantuan itu didistribusikan ke posko-posko pengungsian di tiga kecamatan terdampak.

Pemerintah Daerah Siapkan Langkah Pemulihan

Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari terhitung sejak 13 Agustus 2026. Penetapan itu diumumkan setelah Pleno tim percepatan penanganan bencana yang digelar di kantor Bupati Nagekeo pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Bupati Nagekeo, Elias Djo, dalam keterangannya menegaskan bahwa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir. Pemerintah daerah menyiapkan hunian sementara bagi 312 keluarga yang rumahnya rusak berat berdasarkan hasil asesmen lapangan.

"Pemerintah daerah telah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Setelah itu, kami melanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat," kata Elias Djo.

Dukungan terhadap percepatan penanganan bencana juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo. Dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 14 Agustus 2026, fraksi-fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap penambahan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp2,5 miliar untuk operasional tanggap darurat.

Keputusan penambahan anggaran itu disahkan melalui persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Menindaklanjuti keputusan tersebut, pemerintah daerah memastikan percepatan pengadaan tenda tambahan, perbaikan sarana air bersih, serta pemulihan layanan pendidikan bagi anak-anak pengungsi.

Layanan kesehatan juga disiagakan di posko pengungsian. Tim medis dari Puskesmas Marapokot membuka pos pelayanan kesehatan setiap hari mulai pukul 08.00 Wita, melayani rata-rata 60 pasien per hari, sebagian besar menderita gangguan saluran pernapasan dan diare akibat kondisi lingkungan pengungsian.

Sementara itu, personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membantu pendirian tenda serta menjaga keamanan di lokasi pengungsian. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau potensi gempa susulan.

Di tengah situasi yang masih sulit, para pengungsi di Lapangan Marapokot menyatakan tetap optimistis. Mereka berharap bantuan yang datang dapat menjangkau seluruh warga terdampak secara merata hingga kehidupan kembali pulih.

"Kami hanya bisa bersabar sambil menanti bantuan. Yang terpenting, seluruh warga di pengungsian ini dapat bertahan hingga pemerintah menyelesaikan penanganan," ujar Maria Nurak (45), salah seorang pengungsi.