Pemprov Sumsel Siapkan Redistribusi Kuota BBM Subsidi

Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan skema redistribusi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini diambil menyusul ketidakseimbangan antara alokasi kuota dan realisasi konsumsi di lapangan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel, Hendra Gunawan, mengonfirmasi bahwa redistribusi akan difokuskan pada jenis BBM tertentu yang paling krusial dan mengalami lonjakan permintaan. "Kami sedang memfinalisasi pemetaan wilayah yang mengalami defisit kuota, terutama untuk solar bersubsidi dan pertalite," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Provinsi Sumatera Selatan memiliki kuota solar bersubsidi sebanyak 1,09 juta kiloliter untuk tahun 2026, sementara kuota pertalite mencapai 1,42 juta kiloliter. Namun, realisasi konsumsi di beberapa kabupaten menunjukkan disparitas yang mencolok. Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, misalnya, mencatatkan selisih antara alokasi dan konsumsi sebesar 12% hingga 18% di atas kuota, sedangkan wilayah perkotaan seperti Palembang justru memiliki sisa kuota yang cukup signifikan.

Redistribusi akan dilakukan dengan menggeser sebagian alokasi dari SPBU di wilayah dengan konsumsi rendah ke SPBU di daerah yang mengalami lonjakan permintaan. Mekanisme ini memerlukan koordinasi dengan PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku regulator.

"Kami tidak menambah kuota, tetapi mendistribusikan kembali dari wilayah surplus ke wilayah minus. Ini solusi jangka pendek sambil menunggu evaluasi kebutuhan riil," kata Hendra.

Selain redistribusi, Pemprov Sumsel juga akan memperketat pengawasan di tingkat SPBU untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Salah satu penyebab membengkaknya konsumsi adalah maraknya pembelian menggunakan jeriken oleh pihak yang tidak berhak. Hendra menyebutkan bahwa tim terpadu akan diterjunkan untuk memantau 15 SPBU prioritas yang kerap menjadi titik antrean terpanjang.

Dalam dua pekan terakhir, antrean kendaraan di SPBU wilayah Kabupaten Banyuasin dan OKI dilaporkan mencapai 500 meter hingga 1 kilometer pada jam sibuk. Situasi ini memicu keluhan dari pengemudi angkutan dan nelayan yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk operasional harian.

Pelaksana Tugas General Manager Pertamina Regional Sumbagsel, Andi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan redistribusi kuota begitu rekomendasi resmi dari Pemprov dan BPH Migas diterbitkan. "Kami hanya operator, eksekusi akan berjalan jika ada dasar hukumnya. Stok di terminal bahan bakar minyak (TBM) masih aman untuk 21 hari ke depan," jelasnya.

Pemprov Sumsel menargetkan redistribusi kuota sudah berjalan pada minggu kedua Juli 2026, dengan masa uji coba selama satu bulan. Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur efektivitas langkah ini dalam mengurangi antrean sekaligus memastikan subsidi BBM tetap sesuai dengan peruntukannya.