Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat program edukasi kepada nelayan tradisional

Rangkaian Sosialisasi dan Simulasi

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut menggelar sosialisasi terpadu di 12 titik pesisir sejak Januari 2026. Program ini melibatkan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Edukasi mencakup pemahaman tentang koordinat batas wilayah, zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta sanksi hukum yang berlaku.

"Kami tidak hanya memberi teori di ruangan. Ada simulasi membaca GPS, pengenalan warna garis batas di peta laut, dan praktik langsung di atas kapal. Nelayan harus paham sampai ke detail teknis," ujar Kepala DKP Sumut, Andi Pangerang, dalam keterangannya, Rabu (7/7).

Hingga semester pertama 2026, tercatat 2.417 nelayan dari 8 kabupaten/kota pesisir telah mengikuti sesi edukasi. Target total tahun ini adalah 5.000 nelayan, naik 67% dari capaian 2025 yang hanya 3.000 nelayan.

Data Pelanggaran dan Wilayah Rawan

Berdasarkan data Bakamla dan TNI AL, sepanjang 2025 terjadi 23 kasus pelanggaran lintas batas oleh nelayan Sumut, dengan konsentrasi tertinggi di perairan Belawan, Tanjung Balai, dan Asahan. Mayoritas kasus melibatkan kapal kecil berbobot di bawah 5 GT yang keliru memasuki perairan Malaysia karena minimnya perangkat navigasi.

"Dari 23 kasus, 19 di antaranya adalah ketidaksengajaan. Nelayan tidak sadar sudah melewati batas. Ini yang jadi fokus pencegahan kami," tegas Andi.

Selain edukasi, Pemprov Sumut juga membagikan 400 unit GPS portabel kepada kelompok nelayan prioritas. Alat ini dilengkapi alarm peringatan otomatis saat kapal mendekati radius 1 mil dari garis batas.

Kutipan dan Komitmen

"Edukasi adalah investasi jangka panjang. Kalau nelayan paham, kita tidak hanya melindungi kedaulatan negara, tapi juga menyelamatkan mereka dari risiko penyitaan kapal atau penahanan di luar negeri," ujar Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam rapat koordinasi lintas sektor pekan lalu.

Pemprov juga menggandeng pemerintah kabupaten untuk mengintegrasikan materi batas maritim ke dalam program pelatihan rutin kelompok nelayan. Setiap desa pesisir wajib memiliki minimal satu kader yang telah tersertifikasi sebagai fasilitator edukasi batas wilayah.

Poin-poin utama dari program penguatan edukasi ini meliputi:

• Target 5.000 nelayan tersertifikasi batas wilayah pada akhir 2026;
• 12 titik sosialisasi disertai simulasi teknis dan praktik lapangan;
• 400 GPS portabel dibagikan ke kelompok nelayan prioritas;
• Integrasi materi ke pelatihan rutin di tingkat desa pesisir;
• Kolaborasi multi-lembaga dengan TNI AL, Bakamla, dan HNSI.

Dengan pendekatan preventif ini, Pemprov Sumut optimistis angka pelanggaran lintas batas nelayan tradisional dapat ditekan minimal 50% pada 2027.