Pemprov Jakarta Anggarkan Rp99,9 M untuk Beasiswa LPDP 2027 ke 11 Negara

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia unggulan melalui alokasi anggaran sebesar Rp99,9 miliar untuk program beasiswa yang akan dikelola bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai tahun 2027. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai pendidikan 100 mahasiswa jenjang magister (S2) dan doktoral (S3) yang akan menempuh studi di 11 negara mitra prioritas.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah daerah dalam mencetak talenta-talenta pemimpin masa depan. “Kami ingin memastikan bahwa putra-putri terbaik Jakarta memperoleh akses pendidikan kelas dunia tanpa terbebani biaya, sehingga mereka kelak mampu mendorong transformasi kota secara signifikan,” ujar Nahdiana di Balai Kota DKI, Senin (27/7/2026).

Alokasi APBD untuk Beasiswa Internasional

Anggaran sebesar Rp99,9 miliar tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dan akan disahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan atau APBD murni sesuai jadwal pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Berdasarkan dokumen perencanaan, dana itu mencakup biaya pendidikan penuh (full scholarship), biaya hidup, asuransi kesehatan, tunjangan penelitian, serta biaya perjalanan pulang-pergi.

“Kami telah melakukan penelaahan bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Perencanaan. Angka Rp99,9 miliar ini sudah memperhitungkan inflasi global dan proyeksi biaya studi di universitas-universitas mitra,” jelas Nahdiana. Ia menambahkan, skema pendanaan akan disalurkan melalui LPDP agar tata kelola dan akuntabilitas program terjamin sesuai praktik terbaik nasional.

Tujuh Puluh Persen untuk Program Magister

Dari total 100 mahasiswa yang ditargetkan, sebanyak 70 orang akan menempuh program S2, sementara 30 orang sisanya diarahkan pada program S3. Pembagian ini didasarkan pada analisis kebutuhan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga 2030, yang menunjukkan kebutuhan mendesak pada penguatan kapasitas manajerial dan teknokratis di level menengah.

“Program doktoral akan difokuskan bagi para periset dan perencana kebijakan yang kelak memimpin laboratorium inovasi daerah atau menjadi tenaga ahli di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis,” papar Nahdiana. Bidang studi yang diprioritaskan mencakup perencanaan kota berkelanjutan, transportasi publik, pengelolaan banjir dan tata air, digitalisasi layanan pemerintahan, kesehatan masyarakat, energi terbarukan, serta tata kelola seni dan budaya.

Seleksi Ketat dan Persyaratan

Rekrutmen calon penerima beasiswa akan digelar secara terbuka mulai kuartal pertama 2027 melalui portal resmi LPDP dan situs Dinas Pendidikan DKI. Panitia seleksi akan dibentuk dari unsur Dinas Pendidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI, akademisi, serta perwakilan LPDP.

Persyaratan utama meliputi: warga negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta minimal lima tahun terakhir dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP); lulusan program sarjana atau magister dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (skala 4,00); kemampuan bahasa asing sesuai persyaratan universitas tujuan (IELTS minimal 6,5 atau TOEFL iBT minimal 80); serta lolos ujian potensi akademik dan wawancara yang mengukur komitmen pengabdian kepada daerah. Pelamar yang memiliki publikasi ilmiah internasional atau pengalaman proyek sosial akan mendapat nilai tambah.

“Kami ingin memastikan bahwa investasi besar ini tepat sasaran dan melahirkan agen perubahan sejati. Karena itu, penerima beasiswa diwajibkan menandatangani surat perjanjian pengabdian di Jakarta selama minimal dua kali masa studi,” tegas Nahdiana.

Negara Tujuan dan Bidang Prioritas

Sebelas negara tujuan studi dipilih berdasarkan pemeringkatan universitas global, jejaring kerja sama internasional yang telah dibangun Pemprov DKI, serta keselarasan keunggulan akademik dengan program prioritas pembangunan Jakarta. Negara-negara tersebut meliputi: Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Belanda, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, Prancis, dan Kanada.

Setiap negara akan menerima alokasi kuota yang berbeda. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia diperkirakan menampung masing-masing 15-20 mahasiswa mengingat reputasi riset di bidang kebijakan publik dan teknologi perkotaan. Belanda dan Jerman akan menjadi tujuan utama untuk kajian tata air dan transportasi hijau, sementara Jepang dan Korea Selatan diprioritaskan untuk studi transformasi digital. Singapura, Tiongkok, Prancis, dan Kanada akan melengkapi jaringan dengan fokus pada kesehatan masyarakat, industri kreatif, serta budaya dan pariwisata.

Dinas Pendidikan DKI telah mengidentifikasi lebih dari 40 universitas mitra potensial, termasuk di antaranya Harvard Kennedy School, University College London, University of Melbourne, TU Delft, Technical University of Munich, University of Tokyo, Seoul National University, dan National University of Singapore. “Kami tidak hanya mengirim mahasiswa, tetapi juga membangun jembatan pengetahuan agar hasil riset mereka langsung terhubung dengan laboratorium kebijakan di Jakarta,” kata Nahdiana.

Integrasi dengan Program Beasiswa Jakarta Lainnya

Program beasiswa LPDP ini melengkapi skema bantuan pendidikan yang telah berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Beasiswa Jakarta untuk mahasiswa dalam negeri. Menurut data Dinas Pendidikan, hingga tahun 2026 Pemprov DKI telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 5.000 mahasiswa S1 dan S2 di perguruan tinggi dalam negeri. Kehadiran jalur luar negeri diharapkan menciptakan ekosistem talenta yang terintegrasi dari tingkat sarjana hingga doktoral.

BPSDM DKI akan menyiapkan program re-entry dan penempatan kerja bagi para penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi. “Mereka tidak hanya pulang dengan gelar, tetapi langsung memiliki peran terukur dalam proyek-proyek strategis daerah. Ini adalah investasi manusia, bukan sekadar bantuan uang kuliah,” tutup Nahdiana.