Pemprov Bali Prioritaskan Kendaraan Listrik di Atas Target PAD

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di wilayahnya, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini ditopang dominan dari sektor kendaraan konvensional. Sikap itu disampaikan menyusul kebijakan pusat yang menetapkan Bali sebagai salah satu daerah prioritas dalam pengembangan ekosistem kendaraan berbasis baterai.

Menurut keterangan resmi Pemprov Bali, penurunan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor bukan alasan untuk menunda transisi energi. Pemerintah daerah menilai manfaat jangka panjang bagi lingkungan, kesehatan publik, dan daya tarik pariwisata jauh lebih besar dibanding potensi kehilangan penerimaan jangka pendek.

"Kami tidak khawatir terhadap potensi penurunan PAD. Yang lebih penting adalah bagaimana Bali bisa menjadi provinsi percontohan dalam transisi energi bersih, sesuai arahan pemerintah pusat," tegas seorang pejabat Pemprov Bali dalam Rapat Koordinasi di Denpasar.

PAD Bali Bertumpu pada Sektor Kendaraan

Selama bertahun-tahun, struktur PAD Bali memang sangat bergantung pada penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, terutama pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tingginya jumlah kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk dan lonjakan kunjungan wisatawan.

Namun, dominasi kendaraan konvensional itu juga menimbulkan persoalan serius, mulai dari kemacetan di kawasan Bali Selatan, polusi udara, hingga beban subsidi energi. Berdasarkan data yang dihimpun, konsumsi bahan bakar minyak di Bali terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya unit kendaraan yang beroperasi, terutama di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov Bali menempuh langkah strategis dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Sejumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah ditetapkan sebagai proyek prioritas di titik-titik strategis, termasuk kawasan wisata dan simpul transportasi.

Infrastruktur dan Regulasi Jadi Penopang Utama

Pemerintah daerah menyatakan percepatan ekosistem kendaraan listrik tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi lintas sektor, mulai dari penyediaan SPKLU, insentif fiskal, hingga regulasi daerah yang memberi kepastian bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Pemprov Bali menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Setiap daerah diminta menyiapkan lahan dan perizinan bagi pembangunan stasiun pengisian, sekaligus menyosialisasikan program konversi kendaraan konvensional ke listrik kepada masyarakat luas.

"Kami menindaklanjuti kebijakan pusat dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas. Targetnya bukan hanya jumlah kendaraan listrik yang bertambah, tetapi terbangunnya budaya transportasi yang lebih bersih dan efisien," ujar pejabat tersebut.

Dari sisi fiskal, pemerintah daerah menyadari transisi ini memerlukan masa adaptasi. Karena itu, Pemprov Bali menyiapkan strategi diversifikasi sumber PAD agar tidak sepenuhnya bergantung pada sektor kendaraan bermotor. Sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengelolaan aset daerah diarahkan menjadi penopang baru penerimaan daerah.

Dampak Jangka Panjang dan Respons Pelaku Usaha

Kalangan pelaku usaha menyambut baik arah kebijakan tersebut, meski mengingatkan perlunya kepastian jadwal dan dukungan insentif. Menurut mereka, peralihan ke kendaraan listrik akan lebih cepat terjadi apabila harga kendaraan terjangkau dan jaringan pengisian daya merata hingga ke daerah terpencil.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah Pemprov Bali sejalan dengan agenda nasional menuju emisi nol bersih. Namun, mereka mengingatkan agar transisi tidak membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Skema subsidi atau konversi bertahap dinilai perlu dirancang agar kebijakan ini tetap inklusif.

Pemprov Bali menegaskan akan mengevaluasi secara berkala dampak kebijakan terhadap penerimaan daerah. Evaluasi itu akan dilakukan melalui rapat pleno bersama instansi terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan. Apabila ditemukan penurunan PAD yang signifikan, pemerintah daerah menyatakan akan mengambil langkah kompensasi tanpa membatalkan komitmen transisi energi.

Dengan keputusan itu, Bali menempatkan diri sebagai daerah yang berani mengambil posisi strategis: mengorbankan sebagian penerimaan jangka pendek demi membangun fondasi transportasi bersih yang berkelanjutan. Kebijakan ini ditetapkan bukan tanpa risiko, tetapi diyakini menjadi keputusan yang tepat bagi masa depan provinsi dan generasi mendatang.