Pemerintah Targetkan Pemangkasan Drastis BUMN: Dari Seribu Menjadi 250 Perusahaan
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan. Dalam sebuah forum di hadapan para guru besar da
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana besar pemerintah untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan. Dalam sebuah forum di hadapan para guru besar dan akademisi, ia menargetkan pemangkasan dari sekitar 1.000 entitas menjadi hanya 250 perusahaan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk menyelamatkan keuangan negara yang dinilai banyak terkuras oleh biaya operasional BUMN yang gemuk.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026. Acara bergengsi yang dihadiri oleh para profesor dan pemangku kepentingan ini berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Minggu, 28 Juni 2026. Di mimbar yang sama, Presiden juga menerima daftar pertanyaan dan rekomendasi dari para akademisi yang hadir.
Beban Overhead dan Evaluasi Menyeluruh
Presiden dengan tegas menyoroti masalah "overhead" yang membebani banyak BUMN. Menurutnya, struktur organisasi yang terlalu besar di berbagai perusahaan pelat merah justru menjadi bumerang bagi keuangan negara. Alih-alih memberikan dividen maksimal, biaya operasional internal yang tidak efisien dinilai menggerogoti uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMN. Tidak hanya sekadar merger atau restrukturisasi ringan, arah kebijakan ini mengarah pada likuidasi atau penutupan besar-besaran bagi perusahaan-perusahaan yang sudah tidak sehat. Langkah ini menandai gelombang reformasi BUMN paling agresif dalam sejarah modern Indonesia, mengingat angka pemangkasan yang diusung sangat besar.
Mengembalikan Uang Rakyat
Dalam paparannya, Presiden menekankan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah efisiensi uang milik rakyat. Dengan mengurangi jumlah BUMN menjadi lebih ramping, pemerintah berharap pengelolaan aset negara menjadi lebih fokus dan profesional. Perusahaan-perusahaan BUMN yang tersisa nantinya diharapkan menjadi entitas yang kuat, lincah, dan mampu bersaing secara global tanpa terus-menerus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Forum sarasehan kebangsaan ini menjadi panggung penting bagi Presiden untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi tersebut langsung kepada para pemikir bangsa. Kehadiran para guru besar menambah bobot akademis dari rencana transformasi ini, sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang diskusi dan masukan dari kalangan intelektual sebelum menjalankan restrukturisasi besar ini. Informasi ini diperoleh dari liputan langsung tim Apaberita.com di lokasi acara.
Comments (0)