Pemerintah Perkuat Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Ruang Publik

JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerangka regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ruang publik melalui serangkaian kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kebijakan tersebut menjadi landasan hukum utama bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun program perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar di Jakarta, sejumlah kementerian menyatakan bahwa penguatan regulasi ini menindaklanjuti arahan Presiden agar setiap instansi memiliki mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Rapat tersebut juga membahas hasil evaluasi implementasi kebijakan sepanjang tahun berjalan, termasuk capaian layanan pendampingan bagi korban di tingkat daerah.

Landasan Hukum dan Mandat Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan yang disahkan dalam UU TPKS, setiap penyelenggara layanan publik diwajibkan menyediakan jalur pelaporan khusus, petugas terlatih, serta ruang pemeriksaan yang menjamin kerahasiaan identitas korban. Kewajiban tersebut berlaku bagi institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat kerja, hingga moda transportasi umum.

"Negara hadir untuk memastikan tidak ada satu pun korban yang diabaikan. Keputusan ini sudah ditetapkan dalam regulasi yang mengikat seluruh penyelenggara layanan publik," tegas seorang pejabat kementerian dalam forum tersebut.

"Setiap laporan wajib ditindaklanjuti dengan prosedur yang berpihak pada korban, tanpa diskriminasi dan tanpa stigmatisasi," ujarnya menambahkan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak di setiap kabupaten dan kota. Hingga laporan terakhir, sebagian besar provinsi telah menyelesaikan pembentukan UPTD, sementara wilayah lain masih dalam tahap penyusunan struktur organisasi dan penganggaran.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Pengawasan

Rapat Koordinasi tersebut juga memutuskan pembentukan tim pengawas lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Tim ini bertugas melakukan pemantauan berkala, menerima aduan publik, dan menyusun laporan evaluasi setiap triwulan kepada kepala daerah.

Menurut data yang dihimpun dalam rapat, jumlah kasus yang terlaporkan mengalami peningkatan seiring menguatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kenaikan angka tersebut dinilai sebagai indikator positif bahwa sistem pelaporan mulai berfungsi, bukan semata-mata mencerminkan lonjakan insiden.

"Angka yang meningkat menunjukkan bahwa korban semakin berani bersuara karena mereka percaya pada mekanisme yang tersedia. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan," kata salah satu peserta rapat.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pendidik. Materi pelatihan mencakup teknik wawancara yang tidak menyalahkan korban, prosedur visum et repertum, serta tata cara pemberian perlindungan sementara.

Perlindungan Korban dan Pemulihan

Dalam aspek pemulihan, pemerintah menyatakan bahwa korban berhak memperoleh layanan kesehatan fisik dan mental, bantuan hukum, serta pendampingan psikososial. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam keputusan yang mengikat penyelenggara layanan dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan administratif.

Selain itu, korban berhak mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses pengajuan restitusi dilakukan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban, dengan pendampingan dari advokat yang disediakan negara bagi mereka yang tidak mampu.

"Pemulihan korban bukan beban satu instansi. Ini tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara terkoordinasi," tegas pejabat tersebut.

Kementerian juga mendorong perusahaan dan lembaga swasta menyusun kebijakan internal pencegahan kekerasan seksual, termasuk pembentukan satuan tugas dan saluran pengaduan anonim. Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah kekerasan di lingkungan kerja yang sering luput dari perhatian.

Penguatan Edukasi dan Peran Masyarakat

Di sisi pencegahan, program edukasi akan diperluas ke sekolah dan komunitas melalui kurikulum yang menekankan kesetaraan, batas tubuh, serta cara melaporkan kekerasan dengan aman. Pemerintah menargetkan jangkauan edukasi yang lebih merata, terutama di daerah dengan akses informasi terbatas.

Masyarakat diimbau tidak tinggal diam ketika menyaksikan atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan darurat yang tersedia, dan identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat, pemerintah menyatakan optimistis bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.