Pemerintah Percepat Penetapan LP2B di Ciamis, Lindungi Sawah dari Alih Fungsi

Ciamis - Upaya menjaga ketahanan pangan nasional terus digenjot oleh pemerintah melalui percepatan penetapan lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah strategis ini diambil untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yang kian mengkhawatirkan, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Apaberita.com, pemerintah daerah bersama kementerian terkait kini tengah mempercepat proses verifikasi dan pemetaan sawah-sawah produktif yang akan dimasukkan dalam kawasan LP2B. Penetapan ini bersifat mengikat sehingga lahan yang sudah berstatus LP2B tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan di luar pertanian pangan.

"Penetapan LP2B adalah instrumen utama kita dalam melindungi lahan pertanian produktif. Dengan status ini, sawah-sawah yang menjadi tumpuan produksi beras nasional memiliki kepastian hukum untuk terus dipertahankan," ujar Kepala Dinas Pertanian setempat dalam keterangannya kepada Apaberita.com, Rabu (19/6/2024).

Data dari Apaberita.com menunjukkan, alih fungsi lahan sawah di wilayah Ciamis dalam lima tahun terakhir mencapai angka yang memerlukan intervensi kebijakan segera. Lahan-lahan yang semula ditanami padi beralih menjadi permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur lainnya. Kondisi ini dinilai dapat menggerus kapasitas produksi pangan lokal dan nasional apabila tidak segera dikendalikan.

Dalam proses percepatan ini, pemerintah tidak hanya menetapkan status lahan, tetapi juga menyiapkan insentif bagi para petani yang lahannya masuk dalam kawasan LP2B. Insentif tersebut meliputi bantuan sarana produksi, akses permodalan, peningkatan infrastruktur irigasi, hingga pendampingan teknis budidaya pertanian modern. Tujuannya agar petani tetap bersemangat menggarap sawah dan tidak tergoda menjual lahan untuk kepentingan non-pertanian.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak termasuk akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif. Keterlibatan petani dalam menentukan lahan mana yang akan ditetapkan sebagai LP2B menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan demikian, perlindungan lahan tidak hanya bersifat top-down, melainkan benar-benar tumbuh dari kebutuhan dan kesadaran masyarakat setempat.

Apaberita.com mencatat, percepatan LP2B di Ciamis ini merupakan bagian dari target nasional yang ingin melindungi jutaan hektare sawah produktif di seluruh Indonesia. Jika berhasil, model implementasi di Ciamis dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tekanan serupa terhadap lahan pertanian. Pemerintah pusat pun berkomitmen mengawal proses ini melalui regulasi dan penganggaran yang memadai.

Di sisi lain, pengamat pertanian yang diwawancarai Apaberita.com mengingatkan bahwa penetapan LP2B harus diikuti dengan pengawasan ketat di lapangan. Tanpa pengawasan, status LP2B hanya akan menjadi dokumen tanpa arti. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan tidak ada pelanggaran di kemudian hari.

"LP2B harus menjadi benteng terakhir pertahanan sawah kita. Jika sampai lahan berstatus LP2B masih bisa beralih fungsi, maka kita tinggal menunggu waktu krisis pangan menghantam," tegas pengamat tersebut.

Dengan percepatan ini, harapan menjaga kedaulatan pangan nasional kembali menguat. Sawah-sawah di Ciamis yang subur dan menjadi lumbung padi bagi provinsi maupun nasional, kini memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk terus berproduksi, setidaknya untuk generasi mendatang. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan realisasi program ini di lapangan.