Paris — Kejaksaan Prancis Selidiki Ujaran Rasis Senator Paraguay ke Mbappe

Kejaksaan Umum Paris secara resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan ujaran rasis yang dilontarkan oleh Celeste Amarilla, senator asal Paraguay, kepada penyerang Tim Nasional Prancis, Kylian Mbappe. Pengumuman penyelidikan disampaikan pada Selasa (7/7/2026), menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Langkah ini menandai eskalasi hukum atas insiden yang memicu kecaman luas dari publik dan komunitas sepak bola internasional.

Penyelidikan dilakukan menyusul adanya bukti awal yang menunjukkan bahwa pernyataan Amarilla mengandung unsur penghinaan di ruang publik. Jaksa penuntut umum Paris menegaskan bahwa dugaan pelanggaran diperberat oleh motif diskriminatif berdasarkan asal-usul, etnis, kewarganegaraan, ras, atau agama korban. Meskipun detail waktu dan tempat ujaran tersebut belum diungkap secara rinci, otoritas Prancis bergerak cepat setelah menerima laporan resmi. Mbappe sendiri belum memberikan pernyataan publik terkait kasus ini, namun dukungan dari federasi dan berbagai pihak terus mengalir.

Kronologi Penanganan Kasus

Kasus ini bermula dari pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Senator Celeste Amarilla, yang diduga kuat mengandung unsur rasial terhadap Kylian Mbappe. Setelah pernyataan tersebut mencuat dan memicu reaksi keras, Federasi Sepak Bola Prancis segera mengambil langkah hukum dengan mengajukan laporan kepada kejaksaan Paris pada awal Juli 2026. Pada 7 Juli 2026, jaksa penuntut umum mengumumkan pembukaan penyelidikan resmi. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada undang-undang Prancis yang melarang penghinaan publik yang dilatarbelakangi oleh identitas rasial, etnis, atau agama korban. Langkah ini sejalan dengan sikap tegas Prancis dalam memberantas ujaran kebencian, terutama yang menyasar figur publik seperti Mbappe yang merupakan ikon sepak bola dunia.

Dasar Hukum dan Ancaman Hukuman

Penyelidikan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Pers Prancis tahun 1881 yang melarang penghinaan publik yang didasari diskriminasi. Menurut ketentuan tersebut, pelaku penghinaan publik yang bermotif rasial, etnis, atau agama dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maksimal €45.000 dan/atau penjara hingga satu tahun. Dalam kasus tertentu, sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak sipil juga dapat diterapkan. Jaksa akan mengumpulkan bukti digital, keterangan saksi, dan analisis konteks ujaran untuk menentukan apakah pernyataan senator tersebut memenuhi unsur pidana. Jika terbukti, posisi Amarilla sebagai pejabat publik Paraguay tidak memberikan kekebalan hukum di hadapan pengadilan Prancis, meskipun proses ekstradisi atau diplomasi mungkin perlu ditempuh.

Analisis Cepat: Dampak dan Tren Hukum di Prancis

Prancis telah lama dikenal memiliki regulasi ketat terhadap ujaran kebencian, terutama di ranah publik dan media sosial. Pengamat hukum menyebut bahwa penyelidikan terhadap figur politik asing masih jarang terjadi, namun bukan tanpa preseden. Kasus ini menguji komitmen Prancis dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus menunjukkan bahwa status legislator di negara lain tak melindungi dari jeratan yurisdiksi Prancis. Jika berlanjut ke persidangan, ini bisa menjadi kasus lintas batas yang memengaruhi hubungan diplomatik antara Prancis dan Paraguay.

Dari tabel di atas terlihat pola penindakan yang konsisten. Kasus Amarilla berpotensi menambah daftar putusan tegas jika ditemukan cukup bukti. Sementara itu, publik menanti langkah selanjutnya dari Kejaksaan Paris, termasuk kemungkinan pemanggilan Amarilla melalui jalur diplomatik.