Natalius Pigai Sebut Pemekaran Papua Belum Berhasil Redam Aksi OPM

JAKARTA, APABERITA.COM — Kebijakan pemekaran wilayah atau penambahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua yang diharapkan menjadi kunci utama dalam memacu pembangunan sekaligus menghentikan gejolak keamanan kini mendapat sorotan tajam. Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menyampaikan evaluasi kritis terkait efektivitas langkah pemerintah tersebut dalam meredam gerakan kelompok separatis di Bumi Cenderawasih.

Menurut Pigai, kebijakan pembentukan provinsi-provinsi baru belum mencatatkan hasil signifikan dalam menumpas aksi perlawanan bersenjata. Sebaliknya, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi serangan yang melibat Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru terus mengalami peningkatan secara drastis pasca-pemekaran di sejumlah daerah rawan.

Eskalasi Konflik Meningkat Pasca-Pemekaran Wilayah

Pernyataan mendalam ini disampaikan Natalius Pigai saat menggelar konferensi pers usai menghadiri gelaran Forum Kebijakan HAM di kawasan Jakarta Pusat. Ia mengungkapkan bahwa salah satu dasar pemikiran utama pemerintah meluncurkan program pemekaran daerah adalah untuk memutus mata rantai konsolidasi serta mematikan pergerakan OPM. Namun, realitas yang terjadi di ranah praktis berbanding terbalik dari target awal.

"Sekarang setelah pemekaran, sudah lebih gila lagi perlawanan. Tujuan pemekaran itu untuk mematikan gerakan OPM, tetapi nyatanya perlawanan ini makin parah," tegas Natalius Pigai secara langsung saat memberikan penjelasan kepada wartawan.

Pigai menekankan bahwa pemetaan keamanan di kawasan pemekaran memperlihatkan intensitas gangguan keamanan yang belum mereda. Konflik bersenjata yang melibatkan kelompok OPM, penyerangan terhadap fasilitas publik, hingga ancaman pada keselamatan warga sipil di wilayah pelosok membuktikan bahwa strategi pembagian wilayah administratif belum menyentuh akar permasalahan keamanan.

Pengorbanan Ambisi Politik demi Masa Depan Papua

Konsistensi Natalius Pigai dalam mengkritisi kebijakan DOB bukan hal baru. Pria yang lama berkiprah di bidang aktivisme kemanusiaan tersebut menegaskan bahwa dirinya telah menjadi penolak keras kebijakan pemekaran wilayah sejak wacana tersebut pertama kali digulirkan, jauh sebelum ia masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan.

Secara terbuka, Pigai membeberkan bahwa pembentukan provinsi baru sebenarnya memberikan keuntungan politis pribadi yang sangat besar bagi dirinya. Sebagai tokoh asal Papua, ia memiliki peluang amat luas untuk maju dan menjabat sebagai gubernur di salah satu provinsi DOB. Kendati demikian, Pigai memilih mengesampingkan ambisi kekuasaan tersebut demi memperjuangkan masa depan Papua yang lebih damai dan berkelanjutan.

"Dari awal saya penentang pemekaran, penolak pemekaran. Padahal, waktu itu saya sangat bisa menjadi gubernur kalau pemekaran, tetapi saya mengesampingkan ambisi karena masa depan Papua," tambah Pigai penuh penekanan.

Matriks Evaluasi Kebijakan Pemekaran Papua

Untuk melihat dampak serta perbandingan antara harapan awal kebijakan DOB dengan realitas lapangan yang disuarakan oleh Kementerian HAM, berikut tabel analisis singkatnya:

Melihat situasi terkini, Pigai menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan strategis di Papua. Pendekatan berbasis perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dialog sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat diyakini menjadi langkah yang jauh lebih mendesak guna menyelesaikan konflik secara permanen dibandingkan sekadar pemekaran batas wilayah kewenangan.