Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi Disahkan, Produksi Turun 4 Persen

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang menghentikan sementara penerbitan izin usaha pengolahan atau smelter nikel yang hanya memproduksi barang setengah jadi. Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menegaskan moratorium tersebut ditargetkan menekan produksi nikel olahan setengah jadi hingga 4 persen pada tahun 2026.

"Idealnya produk-produk nikel setengah jadi Indonesia mayoritasnya dapat terserap industri manufaktur di dalam negeri dan sebagian kecilnya diekspor ke luar negeri," ujar Arif dalam keterangan resmi kepada wartawan, Rabu (14/10).

Pernyataan itu menindaklanjuti disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang membatasi pembangunan industri nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan tersebut mencakup komoditas nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), nickel matte, dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

Pemerintah Dorong Hilirisasi Hingga Produk Jadi

Berdasarkan ketentuan PP No. 28 Tahun 2025, pemerintah mengarahkan pembangunan dan pengembangan industri nikel menuju tahap yang lebih hilir. Fasilitas pengolahan baru diwajibkan mampu menghasilkan produk jadi seperti stainless steel, prekursor, katoda, hingga barang aplikatif lainnya.

Arif menilai program hilirisasi nikel yang berjalan saat ini baru mencapai seperempat jalan menuju industrialisasi penuh. Menurutnya, penerapan aturan tersebut perlu dibarengi tata kelola produksi yang berkelanjutan agar tercipta industri yang optimal sekaligus memperpanjang umur cadangan bijih nikel nasional.

"Pemangkasan produksi dapat membantu untuk menjaga umur cadangan bijih nikel Indonesia, juga pasokan bijih nikel yang direm akan menahan laju produksi produk turunan, yang akhirnya akan mencegah terjadinya oversupply di pasar global," tutur Arif.

Selain menjaga ketahanan cadangan, pembatasan pasokan dinilai dapat mengendalikan harga produk akhir di pasar global. Kelebihan pasokan bijih nikel yang selama ini terjadi disebut menjadi salah satu faktor penekan harga komoditas di pasar internasional.

Dampak Sisi Negatif Pemangkasan Pasokan

Meski demikian, FINI mengingatkan adanya risiko dari kebijakan moratorium apabila diterapkan secara terlalu ketat. Arif menyatakan pemangkasan pasokan bijih nikel yang berlebihan berpotensi memicu kenaikan harga bahan baku dan memperketat persaingan antar-smelter untuk memperoleh bijih nikel.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat mengganggu industri hilirisasi nikel yang saat ini masih membutuhkan pasokan bahan baku untuk memenuhi kapasitas terpasang. Kebutuhan itu juga mencakup proyek ekspansi dan pembangunan smelter baru, terutama smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang memproduksi bahan baku baterai.

"Perlu untuk dibuatkan peta jalan dan jadwal bertahap untuk menuju tingkat produksi yang optimal," imbuh Arif.

FINI menegaskan poin krusial dalam PP No. 28 Tahun 2025 terletak pada penerapan bertahap yang terukur. Pemerintah diminta menyusun jadwal transisi agar smelter yang telah beroperasi tetap memperoleh kepastian pasokan bahan baku.

Rapat Koordinasi Lanjutan dan Pengawasan Implementasi

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga terkait dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi guna menyusun petunjuk teknis pelaksanaan moratorium. Rapat tersebut akan membahas mekanisme perizinan, klasifikasi produk setengah jadi, serta skema pengawasan bagi smelter eksisting.

Dalam rapat pleno internal FINI, sejumlah anggota fraksi industri menyampaikan harapan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan secara seragam tanpa memperhitungkan kesiapan masing-masing wilayah. Pasalnya, kapasitas industri nikel tersebar di sejumlah daerah dengan tingkat kesiapan infrastruktur yang berbeda.

Pengamat kebijakan energi menilai moratorium merupakan keputusan strategis untuk mengoreksi arah hilirisasi yang selama ini dinilai terlalu berorientasi pada volume ekspor bahan mentah olahan. Dengan pembatasan izin baru, investasi diarahkan pada fasilitas pengolahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Pemerintah disebut akan menetapkan target penurunan produksi secara bertahap sesuai kesepakatan dalam rapat koordinasi lintas sektor. Keputusan tersebut akan dituangkan dalam bentuk aturan pelaksana yang mengikat seluruh pelaku usaha industri nikel di dalam negeri.

Hingga berita ini diturunkan, FINI masih menunggu rincian jadwal transisi yang akan ditetapkan pemerintah. Asosiasi berkomitmen mengawal implementasi kebijakan agar hilirisasi nikel tetap berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan cadangan bijih nikel nasional.