Eko Suwanto Janjikan Anggaran Stunting Kota Yogyakarta Naik pada 2027

YOGYAKARTA — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menegaskan bahwa alokasi anggaran penanganan stunting di Kota Yogyakarta akan mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2027. Kepastian tersebut disampaikan menyusul tren peningkatan yang telah berlangsung dalam dua tahun terakhir, yakni dari Rp100 juta per kelurahan pada 2025 menjadi Rp120 juta per kelurahan pada 2026.

Pernyataan itu disampaikan Eko saat menghadiri kegiatan di Kantor Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (14/10/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, legislator asal PDI Perjuangan itu sekaligus menyerahkan bantuan telur kepada sejumlah penerima manfaat program pangan dan gizi.

“Kita terus mendorong keberlanjutan program percepatan penanganan stunting ini. Tahun 2027 anggaran untuk menyelesaikan masalah stunting akan kita naikkan,” kata Eko dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.

Komitmen Lanjutan Program Pemberian Makanan Tambahan

Eko menjelaskan bahwa peningkatan anggaran tersebut ditargetkan untuk memperkuat intervensi gizi, khususnya melalui program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, kedua kelompok tersebut merupakan sasaran utama dalam upaya menekan prevalensi tengkes yang masih menjadi persoalan pembangunan manusia di wilayah perkotaan.

Ia menilai bahwa penanganan stunting tidak dapat diselesaikan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Eko mendorong partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha agar turut berkontribusi mendukung keberlanjutan program tersebut.

“Penanganan stunting perlu dilanjutkan melalui pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan gizi balita dan ibu hamil. Kita juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha,” ujarnya.

Kendati demikian, Eko belum merinci besaran pasti kenaikan anggaran yang akan dialokasikan pada 2027. Menurutnya, angka final akan diumumkan setelah pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara bersama pemerintah daerah selesai dilakukan.

“Untuk tahun 2027 kita akan naikkan. Pada saatnya nanti kita akan umumkan,” tegas Eko.

Perjuangan Tambahan Alokasi untuk Kalurahan dan Kelurahan

Selain persoalan stunting, Eko menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penambahan alokasi anggaran bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan dan kelurahan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan amanat regulasi yang harus dijalankan pemerintah daerah secara konsisten.

Ia merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Pasal tersebut mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran setiap tahun kepada setiap kalurahan dan kelurahan secara adil dan merata.

“Kita akan terus perjuangkan tambahan alokasi untuk pemajuan pembangunan di kalurahan dan kelurahan untuk wujudkan harapan masyarakat. Yang pasti naik,” kata Eko.

Menurutnya, penambahan alokasi tersebut diperlukan agar pemerintah di tingkat paling bawah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai program pembangunan berskala lokal, termasuk kegiatan yang bersinggungan langsung dengan pelayanan dasar warga.

Harapan Warga terhadap Keberlanjutan Program Gizi

Sementara itu, salah seorang warga Pandeyan, Sumarni, menyambut baik keberlanjutan program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi keluarga di lingkungannya.

“Pemberian makanan tambahan ini sangat membantu, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Kami berharap program ini terus dilanjutkan,” ujar Sumarni.

Dengan komitmen kenaikan anggaran pada 2027, pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi stunting sekaligus memperkuat sistem pelayanan gizi di tingkat kelurahan.