putri-anggraini
DEPOK — Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan darat, khususnya danau, sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri peringatan Word Lake Day di Universitas Indonesia, Depok, sebagaimana dikonfirmasi melalui keterangan resmi kementerian pada kegiatan tersebut.
Dalam penjelasan yang diberikan kepada awak media, Jumhur menyatakan bahwa danau memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai sumber daya air, tetapi juga sebagai penopang kehidupan masyarakat, pengendali ekosistem, serta penyimpan cadangan air bersih nasional. Pemerintah, menurutnya, tengah menindaklanjuti sejumlah kebijakan perlindungan danau melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
"Danau bukan sekadar bentang alam. Ia adalah sistem kehidupan yang harus dijaga bersama, karena menyangkut kedaulatan air, pangan, dan ekologi kita," tegas Jumhur dalam keterangannya.
Kebijakan Perlindungan Ekosistem Danau
Jumhur menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tengah memperkuat kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan danau, mulai dari aspek tata ruang, pengendalian pencemaran, hingga pemulihan daerah tangkapan air. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap pemanfaatan kawasan danau wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan fungsi ekologis.
Ia menambahkan, sejumlah danau prioritas nasional telah ditetapkan sebagai objek pemulihan, termasuk penanganan sedimentasi, limbah domestik, dan alih fungsi lahan di sekitarnya. Langkah ini, menurutnya, dilakukan melalui Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang wilayahnya mencakup kawasan perairan tersebut.
"Setiap keputusan yang diambil harus berpijak pada data dan kajian ilmiah, bukan sekadar kepentingan jangka pendek," ujar Jumhur menegaskan.
Kolaborasi Akademisi dan Perguruan Tinggi
Dalam kegiatan di lingkungan Universitas Indonesia tersebut, Menteri Jumhur juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyediakan kajian akademis bagi perumusan kebijakan lingkungan. Ia menilai kampus memiliki kapasitas untuk melakukan riset ekosistem danau, termasuk pemantauan kualitas air, keanekaragaman hayati, dan dampak perubahan iklim terhadap siklus hidrologi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat dalam mewujudkan pengelolaan danau yang terpadu. Ia mendorong agar hasil riset akademik dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang disahkan benar-benar berbasis bukti.
"Kampus adalah mitra strategis. Tanpa dukungan riset, kebijakan lingkungan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata di lapangan," tutur Jumhur.
Partisipasi Masyarakat dan Tantangan ke Depan
Jumhur juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sekitar danau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyatakan bahwa program perlindungan danau tidak akan berhasil tanpa keterlibatan warga, termasuk komunitas adat dan kelompok nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari perairan tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong skema pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, seperti pengelolaan perikanan berkelanjutan dan pariwisata ramah ekologis. Skema ini dinilai mampu memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga danau, sekaligus mengurangi praktik pemanfaatan yang merusak.
Meski demikian, Menteri Jumhur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain tekanan pembangunan di kawasan hulu, pencemaran limbah, serta lemahnya penegakan aturan di tingkat daerah. Ia menyatakan kementeriannya akan memperkuat pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Penegakan hukum adalah bagian dari upaya perlindungan. Tidak ada kompromi bagi kegiatan yang merusak ekosistem danau dan mengancam kehidupan masyarakat," ujarnya.
Kegiatan Word Lake Day di Universitas Indonesia menjadi momentum refleksi atas peran danau dalam pembangunan nasional. Pemerintah berharap peringatan ini tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal.
Dengan komitmen yang ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup, pengelolaan danau diharapkan semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam kebijakan nasional.
Comments (0)