Menteri LH dan Wamendagri Hadiri Milangkala Majelis Musyawarah Sunda

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menghadiri perayaan Milangkala Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2026). Dalam kesempatan itu, Jumhur mene...

Menteri LH dan Wamendagri Hadiri Milangkala Majelis Musyawarah Sunda

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menghadiri perayaan Milangkala Majelis Musyawarah Sunda (MMS) yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2026). Dalam kesempatan itu, Jumhur menegaskan pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada sektor pelestarian lingkungan hidup.

Acara hari jadi organisasi kemasyarakatan Sunda tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), para tokoh masyarakat Sunda, budayawan, akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah dari wilayah Jawa Barat dan Banten. Ratusan undangan tercatat memadati lokasi acara sejak pagi hari untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembangunan

Dalam sambutannya, Jumhur Hidayat menyatakan pembangunan yang mengabaikan nilai kearifan lokal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sekaligus memutus hubungan batin masyarakat dengan alamnya. Ia menilai masyarakat Sunda memiliki tradisi panjang dalam menjaga keseimbangan alam melalui berbagai aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

"Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila kearifan lokal ditempatkan sebagai pedoman. Masyarakat Sunda telah lama memiliki nilai-nilai luhur dalam memelihara alam, dan nilai tersebut harus terus dihidupkan dalam setiap kebijakan pembangunan," ujar Jumhur dalam sambutannya.

Ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup akan menindaklanjuti masukan dari organisasi kemasyarakatan adat dan budaya dalam penyusunan kebijakan lingkungan. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam program konservasi di berbagai daerah, mulai dari penjagaan hutan adat hingga pengelolaan sumber mata air.

Jumhur juga mengapresiasi filosofi hidup masyarakat Sunda yang menekankan prinsip silih asih, silih asah, dan silih asuh. Nilai tersebut, lanjutnya, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda pemerintah pusat saat ini.

Peran Majelis Musyawarah Sunda dalam Pembangunan

Majelis Musyawarah Sunda merupakan wadah berhimpun para tokoh dan masyarakat Sunda yang aktif memperjuangkan pelestarian budaya, bahasa, dan nilai tradisional Tatar Sunda. Dalam perayaan milangkala kali ini, jajaran pengurus menyampaikan komitmen organisasi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembinaan masyarakat.

Ketua panitia penyelenggara menyatakan kehadiran sejumlah pejabat negara dalam acara tersebut menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap eksistensi dan kontribusi organisasi kemasyarakatan berbasis budaya.

"Kehadiran Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri merupakan kehormatan sekaligus bukti bahwa pemerintah memandang organisasi kemasyarakatan budaya sebagai mitra penting dalam pembangunan," kata ketua panitia dalam laporannya.

Rangkaian acara milangkala juga diisi dengan diskusi kebudayaan yang membahas peran organisasi masyarakat Sunda dalam menghadapi tantangan modernisasi. Para peserta sepakat bahwa pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi daerah agar identitas masyarakat tetap terjaga.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sementara itu, Wamendagri dalam sambutannya menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendukung kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelestarian budaya daerah. Ia menilai ormas budaya memiliki peran strategis dalam memperkuat kohesi sosial dan jati diri bangsa.

"Pemerintah daerah kami dorong untuk memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang digagas masyarakat. Budaya daerah adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama," ujar Wamendagri.

Ia juga meminta pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat dan Banten untuk terus bersinergi dengan tokoh adat dan budayawan dalam perumusan kebijakan daerah. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat akan memperkuat legitimasi setiap kebijakan yang dihasilkan.

Acara milangkala tersebut ditutup dengan pertunjukan seni tradisional Sunda serta ramah tamah antara para pejabat, pengurus MMS, dan tokoh masyarakat. Sejumlah undangan menyambut positif terselenggaranya acara itu dan berharap silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat adat terus terjaga di masa mendatang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
rizky-amelia

Reporter Senior. Meliput dinamika politik nasional, kebijakan publik, dan isu parlemen selama 8 tahun. Alumni FISIP UI.

Comments (0)

User