Menko Polkam Pimpin Rakor Karhutla, Bahas Lahan Terdampak 107 Ribu Hektare

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membahas penanganan lahan terdampak seluas 107 ribu hektare di Jakarta, Senin (10/8/2026). Rakor tersebut digelar sebagai langkah pemerintah menindaklanjuti meningkatnya titik api di sejumlah wilayah Indonesia selama musim kemarau tahun ini.

Dalam keterangan pers usai rapat, Djamari didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Keduanya menyampaikan hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga yang mencakup upaya pemadaman, pemulihan lahan terdampak, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Djamari menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi prioritas nasional mengingat dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kelestarian ekosistem. Ia menyatakan pemerintah tidak akan mentoleransi kelambatan respons di tingkat lapangan.

"Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Seluruh kementerian dan lembaga telah diinstruksikan untuk bergerak cepat, terpadu, dan terukur dalam menangani lahan terdampak seluas 107 ribu hektare ini," kata Djamari.

Pemadaman dan Pemulihan Lahan Terdampak

Berdasarkan hasil rakor, lahan terdampak karhutla tersebar di sejumlah provinsi prioritas, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah menetapkan langkah penanganan meliputi pemadaman darat oleh satuan tugas gabungan, pengeboman air melalui helikopter, serta penerapan teknologi modifikasi cuaca di wilayah dengan potensi hujan rendah.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi jangka menengah berupa pemantauan titik panas secara berkala, pengaktifan sistem peringatan dini berbasis data cuaca, serta penyiapan fasilitas kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpapar asap. Kementerian terkait diminta memastikan layanan kesehatan darurat berjalan optimal selama masa siaga berlangsung.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan pihaknya telah mengerahkan personel dan peralatan ke lokasi-lokasi dengan konsentrasi titik api tertinggi. Menurutnya, operasi pemadaman akan terus dilakukan hingga seluruh titik api dinyatakan padam sepenuhnya.

"BNPB bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus memperkuat operasi pemadaman. Kami juga menyiapkan skema pemulihan lahan terdampak agar fungsi ekologis kawasan dapat kembali pulih," ujar Suharyanto.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran

Selain aspek penanggulangan, rakor juga membahas penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Djamari menegaskan, aparat penegak hukum akan menindaklanjuti setiap temuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Tidak ada ruang bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Keputusan dalam rapat ini jelas: setiap pelanggaran akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu," tegas Djamari.

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut telah memetakan sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik awal kebakaran. Proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman agar penanganan karhutla berjalan komprehensif dari hulu hingga hilir.

Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah

Rakor turut menghasilkan keputusan mengenai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap kepala daerah di wilayah rawan karhutla diminta mengaktifkan posko siaga dan mempercepat penetapan status darurat apabila diperlukan, sehingga dukungan sumber daya dari pusat dapat segera disalurkan.

Djamari menyatakan, Kemenko Polkam akan terus memantau perkembangan penanganan karhutla melalui mekanisme pelaporan berkala. Rakor lanjutan diagendakan untuk mengevaluasi progres pemadaman serta pemulihan lahan terdampak di seluruh wilayah prioritas.

"Koordinasi adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu irama. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi setiap tahapan penanganan hingga persoalan ini tuntas," kata Djamari menegaskan.

Dengan diselenggarakannya rakor ini, pemerintah berharap laju penambahan titik api dapat ditekan secara signifikan dan lahan terdampak seluas 107 ribu hektare dapat ditangani secara menyeluruh, baik dari sisi pemadaman, penegakan hukum, maupun pemulihan lingkungan.